Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Bernardi menerima keluhan masyarakat terkait tingginya biaya pendidikan dan seragam sekolah di jenjang SMA/SMK Negeri, saat melakukan reses pertama periode I 2025 di Jalan Bogen 1 Surabaya.
Menurut Fuad, biaya seragam yang dibeli melalui koperasi sekolah, termasuk biaya penjahit, jauh lebih mahal dibandingkan membeli di pasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem pengelolaan SMA/SMK yang kini berada di bawah tanggung jawab provinsi.
“Konsep SMA/SMK saat ini berbeda dengan sebelumnya. Sekolah seolah menjadi lahan mencari pendapatan, sehingga muncul iuran komite yang menjadi beban tambahan bagi wali murid,” ujar Fuad, Kamis (27/2/2025).
Fuad menambahkan, berdasarkan aspirasi yang diterima, DPRD Jatim akan mendorong agar sekolah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan mencari keuntungan. “Kita akan berupaya agar ada subsidi tambahan, sehingga biaya pendidikan tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penambahan sekolah SMA/SMK di Surabaya, Fuad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Mengingat keterbatasan lahan di Surabaya, Fuad menegaskan perlunya kerjasama untuk menemukan lokasi yang tepat. “Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk pembangunan sekolah baru,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Fuad menyatakan, DPRD Jatim akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menyampaikannya kepada instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Jika ada masalah pelayanan, akan kita sampaikan agar diperbaiki,” jelas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Isu lain yang muncul dalam reses ini adalah maraknya program yang menawarkan iming-iming tertentu namun meminta biaya dari pelaku UMKM. Fuad mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penipuan semacam ini dan menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menanggulanginya.
“Kita sudah mendengar laporan terkait hal ini dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegahnya,” tambahnya.
Reses ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. DPRD Jatim berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan dan memperjuangkannya dalam program pokok pikiran. [ipl/but]
