Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PSI DPRD Surabaya mendukung langkah Wali Kota Eri Cahyadi menindak tegas pelaku pungli. Hal ini dinilai sejalan dengan garis perjuangan PSI sebagai partai anti korupsi.
“PSI sendiri merupakan partai anti korupsi, jadi apa yang dilakukan Wali kota Surabaya itu sesuai dengan garis partai kami yaitu, memberantas praktik pungli yang bisa menyuburkan korupsi,” ujar anggota Fraksi PSI DPR Surabaya, Josiah Michael, Kamis (9/2/2023).
Josiah yang duduk di Komisi A DPRD Surabaya ini menyebut peran aktif masyarakat dalam melaporkan pungli sangat penting. Tanpa peran aktif masyarakat, pemberantasan pungli di sektor layanan publik akan terasa sia-sia.
Josiah juga berpandangan, upaya penindakan pungli perlu dibarengi dengan langkah pencegahan. Dia menyarankan pemasangan banner tolak pungli di setiap sektor pelayanan publik.
Banner tersebut berisi imbauan jika menemukan pelaku pungli kemudian laporkan ke nomor telepon aduan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di 0811-311-57777.
“Jika perlu pasang banner di setiap ruang layanan publik di Surabaya, jika ada yang melakukan pungli langsung laporkan,” katanya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Surabaya”]
Meski begitu, Josiah mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menjaga kerahasiaan pelapor. Karena itu terkait keamanan si pelapor.
“Nah, ketika masyarakat aktif berperan ikut memberantas pungli, maka Wali Kota juga wajib melindungi warga yang melaporkan praktik pungli di lingkungan Pemkot Surabaya,” tegasnya.
Josiah mengaku sering mendapatkan laporan bahwa warga yang mengetahui adanya pungli di sektor pelayanan publik takut melapor. Karena khawatir soal keamanannya dan terkena intimidasi.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan ketua DPD PSI Surabaya agar melibatkan kader dalam melindungi warga yang menjadi korban pungli,” pungkasnya. [asg/beq]
