Surabaya (beritajatim.com) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah kebijakan pengentasan kemiskinan serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih progresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Yordan Batara Goa menyebut pihaknya ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerataan administratif, tetapi berdampak nyata terhadap rakyat kecil. Peningkatan PAD dinilai penting untuk mendukung program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami menilai target indikator pembangunan, khususnya pertumbuhan PAD, harus lebih berani. Kami merekomendasikan agar proyeksi pertumbuhan PAD dinaikkan menjadi minimal 5%–7% per tahun,” terang Yordan, Sabtu (12/7/2025).
Dia menilai target PAD sebelumnya terlalu rendah dan tidak mencerminkan potensi riil yang dimiliki Jawa Timur. Tren realisasi PAD pada periode 2019–2023 yang mencapai rata-rata 6,9% per tahun menjadi dasar argumentasinya.
“Target tersebut jauh lebih rasional dibanding target sebelumnya yang hanya 1,87% per tahun. Padahal tren realisasi PAD Jatim 2019–2023 rata-rata tumbuh 6,9%,” lanjutnya.
Tak hanya dari sisi fiskal, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya indikator sosial dalam dokumen RPJMD. Indikator seperti Indeks Theil dan Indeks Risiko Bencana dinilai krusial untuk perencanaan pembangunan yang lebih adil dan tahan terhadap bencana.
“Rekomendasi Pansus agar kedua indikator ini dievaluasi dan dimasukkan kembali sangat tepat. Ini penting agar kebijakan mitigasi bencana di 31 kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi bisa direncanakan lebih sistemik,” jelasnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Yordan menegaskan bahwa pendekatan spasial harus diperkuat. Wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi harus menjadi prioritas kebijakan afirmatif.
“Angka kemiskinan perdesaan di Jatim masih 13,12%, jauh di atas rata-rata provinsi. Harus ada perlindungan sosial adaptif dan basis data terpadu yang mendukung,” ucapnya.
Fraksi PDIP juga memberi perhatian khusus pada isu ketahanan pangan yang mulai tergerus akibat alih fungsi lahan pertanian. Menurutnya, pendekatan keberlanjutan melalui KP2B, penguatan lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil tani adalah solusi strategis.
“Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan KP2B, lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujarnya.
Yordan turut mengkritisi praktik penganggaran yang masih bersifat administratif dan belum fokus pada dampak langsung terhadap masyarakat miskin. Dia menyebutkan pentingnya prinsip money follow program agar kebijakan lebih efektif.
“Selama ini penganggaran masih dominan pemerataan administratif antardaerah, padahal harusnya fokus pada dampak langsung,” imbuhnya.
Dalam aspek sosial, Fraksi PDIP meminta adanya indikator ketahanan keluarga sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap angka perkawinan anak dan pemberdayaan pemuda serta UMKM.
“Data BPS 2023 menunjukkan angka perkawinan anak masih 5,6% pada usia 16–18 tahun. Ini butuh intervensi serius berbasis komunitas,” tegasnya.
Yordan berharap seluruh catatan dan rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan dapat diakomodasi secara konsisten dalam dokumen akhir RPJMD. Dia menegaskan bahwa perjuangan fraksinya adalah memastikan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.
“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, memberdayakan kelompok rentan, dan memacu pertumbuhan yang inklusif,” pungkasnya. [asg/ian]
