Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai pemerintah provinsi belum serius dalam memberikan perhatian anggaran pada isu perempuan dan anak. Anggaran yang dialokasikan dinilai jauh lebih kecil dibanding sektor lain.
“Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, ditambah maraknya kekerasan berbasis digital. Ironisnya, daya dorong fiskal justru tidak mendukung. Tahun 2023 anggarannya sekitar Rp35 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp36 miliar, dan kini di P-APBD 2025 turun 33,2 miliar,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, Kamis (21/8/2025).
Data lapangan menunjukkan kondisi berbeda dengan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah. Jawa Timur mencatat angka kekerasan tertinggi di Indonesia pada triwulan I/2025.
“Dispensasi kawin anak memang turun dibandingkan puncaknya pada 2020, tetapi praktik ini masih marak. Tekanan terhadap layanan pelaporan, pendampingan hukum, konseling psikologis, shelter, hingga pemulihan ekonomi bagi korban kian meningkat dan kompleks. Dengan kondisi seperti ini, anggaran yang kecil jelas tidak memadai,” tegas Renny.
Fraksi PDI Perjuangan menilai isu perempuan dan anak bukan hanya urusan sektoral, melainkan amanat konstitusi. Regulasi tanpa dukungan anggaran hanya akan menjadi simbol.
“Fraksi kami meminta agar dalam pembahasan bersama nanti, aspek pendanaan ini menjadi salah satu pokok bahasan khusus. Komitmen dukungan anggaran harus ditegaskan sejak awal, baik melalui nota keuangan APBD maupun dalam pengaturan Raperda itu sendiri,” terang bunda Renny.
Selain soal anggaran, Fraksi juga menyoroti masalah perbedaan data antara pemerintah provinsi dan DPRD. Hal ini dianggap bisa melemahkan dasar kebijakan.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal agar isu perempuan dan anak mendapat perhatian serius, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang nyata. Tanpa itu, kita sedang abai pada amanat konstitusi sekaligus masa depan generasi bangsa,” pungkas kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini. (asg/ted)
