Pasuruan (beritajatim.com) – Fraksi Golkar DPRD Kota Pasuruan menyoroti kondisi kabel internet yang dipasang secara semrawut di sejumlah titik kota. Mereka menilai hal tersebut bertentangan dengan visi kepala daerah yang menekankan pentingnya estetika dan keindahan kota.
Juru Bicara Fraksi Golkar, M. Ruddy Salam, menegaskan bahwa visi “indah kotanya” seharusnya diwujudkan dalam seluruh aspek penataan kota. Termasuk dalam hal pemasangan kabel dan tiang internet yang kini justru dinilai merusak pemandangan.
“Jika kabel dipasang sembarangan, itu justru mencederai semangat estetika yang digaungkan dalam visi kepala daerah,” ujar Ruddy. Ia menilai pemandangan tersebut membuat wajah kota menjadi kumuh dan tidak tertata.
Ruddy juga secara langsung mempertanyakan kinerja sejumlah perangkat daerah terkait. Ia menyebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) harus bertanggung jawab atas kondisi ini.
“Bagaimana pertanggungjawaban DPMPTSP, PUPR, dan Kominfotik terhadap maraknya pemasangan tiang dan kabel yang tidak tertata?” tegasnya. Ia menyebut kondisi ini juga meresahkan warga yang tinggal di sekitar jaringan kabel tersebut.
Menurut Ruddy, perlu ada regulasi teknis dan mekanisme yang jelas sebelum provider internet memasang infrastruktur. Regulasi ini penting agar pemasangan kabel sesuai dengan rencana tata ruang dan estetika kota.
“Banyak provider memasang kabel dan tiang bahkan sebelum mendapatkan konsumen, dan diduga tanpa izin dari dinas terkait,” jelas Ruddy. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk pelanggaran dan kelemahan dalam pengawasan.
Fraksi Golkar pun mendorong Pemerintah Kota Pasuruan untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang terkait pengelolaan kabel internet. Strategi ini mencakup relokasi tiang dan penggunaan teknologi kabel bawah tanah.
“Kabel bawah tanah menjadi opsi ideal agar keindahan kota tetap terjaga,” lanjut Ruddy. Ia berharap Pemkot serius merespons keluhan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama.
“Kami minta penjelasan dari Pemkot terkait rencana dan komitmen terhadap masalah ini,” pungkasnya. Fraksi Golkar memastikan akan terus mengawal isu tersebut agar tidak dibiarkan berlarut-larut. [ada/beq]
