Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap catatan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) 2022 bisa menjadi bahan renungan, instropeksi, dan koreksi untuk perbaikan pada masa mendatang.
Ada tiga judul temuan signifikan BPK, yakni belanja honorarium tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal, dan penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum sepenuhnya tertib.
“Kami yakin, perencanaan yang baik, disertai niat yang baik dan sungguh-sungguh mewujudkan rencana itu untuk rakyat, akan membuahkan hasil yang baik pula,” kata juru bicara Fraksi GIB Sunardi, dalam sidang paripurna akhir Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di gedung DPRD Jember, Jumat (23/6/2023) malam.
“Sebaliknya jika perencanaan yang baik itu tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang tepat dan sesuai, maka akan membawa Jember pada jurang kehancuran. Marilah, kita kerja, kerja dan kerja seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, maka hasilnya akan menjadi nyata. Bukan bicara, bicara dan bicara kemana-mana, tetapi wujudnya tidak pernah ada,” kata Sunardi.
“Poin penting dalam pembahasan LPP APBD 2022 yang pertama adalah terkait target pendapatan yang belum tercapai karena sumber dari pendapatan asli daerah atau PAD yang masih jauh dari kurang,” kata Sunardu.
Salah satunya, menurut Sunardi, adalah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang hanya tercapai 80 persen dari target yang direncanakan, di antaranya pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan.
“Selain itu, juga masih ada beberapa retribusi pelayanan kepada masyarakat yang ternyata belum mencapai dari target yang diharapkan. Bahkan, kemajuan dan perkembangan iklim usaha dan investasi di Jember, ternyata belum berdampak terhadap target pendapatan,” kata Sunardi.
Selain menyoroti masalah target pendapatan daerah, Fraksi GIB juga menyoroti pembangunan yang semakin berkembang, namun belum berdampak positif terhadap pendapatan dari sektor layanan perizinan mendirikan bangunan di Kabupaten Jember.
“Jadi, sekali lagi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana perencanaan yang baik itu bisa direalisasikan dengan baik pula. Akan tidak ada artinya, kita koar-koar punya rencana sempurna, tetapi hasilnya membuat kita dan rakyat mengelus dada,” kata Sunardi. [wir]
