Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum JOINST (Formajo Indonesia Institute) Chalid Tualeka mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) merambah ke sektor lainnya, yaitu biaya transportasi darat laut dan udara. Selain itu, juga diikuti naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Namun ironisnya, di sisi lain, pemerintahan Jokowi masih terus memamerkan beberapa proyek ambisius menjadi proyek strategis nasional. Semisal, proyek IKN (Ibu Kota Negara), kereta cepat dan proyek lainnya yang berjumlah 128. Proyek itu harus selesai pada tahun 2024.
“Oleh karena itu, tidak ada kata lain bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah keharusan agar pemerintah mau mendengar dan mau membatalkan kenaikan BBM. Maka kami juga menyerukan seluruh jaringan Formajo Indonesia Institute di 34 provinsi untuk turun jalan bergabung dengan mahasiswa dan kaum buruh guna menolak kenaikan BBM,” ujar Chalid dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).
Aktivis 98 ini menjelaskan, ada dua hal yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Yaitu karena meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui bantuan lansung tunai dan bantuan sosial tepat sasaran.
“Jika itu menjadi alasan maka sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah melakukan pengulangan kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintah mestinya berpikir jernih dan rasinoal dengan berlandaskan situasi yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”formajo”]
Chalid menjelaskan, belum hilang dari ingatan masyarakat dampak pandemi covid-19 yang merontokkan sendi-sendi perekonomian. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat berpengaruh terhadap lalu lintas pergerakan barang dan jasa. Hal itu menyebabkan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. “Situasi tersebut belum sepenuhnya pulih. Namun pemerintah justru menaikkan harga BBM. Ini sangat ironis,” urainya.
Pada kesempatan lain, menurut Chalid, para elit politik tak peduli dan acuh terhadap kenaikan harga pokok kebutuhan masyarakat lainnya. Mereka justru sibuk melakukan selancar dan safari politik mengatur skema koalisi. Para elit seolah menunggu di depan pintu KPU berharap pendaftaran Pilpres segera dibuka.
Situasi lainnya, isu ketidak-harmonisan dalam tubuh TNI dan fenomena Kaisar Sambo serta menguatnya mafia institusi di dalam birokrasi menjadi rentetan panjang isu-isu politik mewarnai proses berbangsa dan bernegara di republik ini.
“Dari situasi tersebut, lagi-lagi rakyat kecil dan masyarakat menengah menjadi korban. Sudah begitu, kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Pemerintah lebih pada pro terhadap investasi. Pro terhadap oligarki dan pro terhadap elit politik,” ujarnya. [suf]
