Ringkasan Berita:
- Tiga kepala daerah dari Jombang, Nganjuk, dan Kediri mulai membahas pembangunan flyover Simpang Mengkreng bersama Kementerian PU.
- Proyek flyover diperkirakan membutuhkan anggaran Rp715 miliar dengan kebutuhan pembebasan lahan lebih dari 50 ribu meter persegi.
- Flyover Simpang Mengkreng ditargetkan mulai dibangun tahun 2027 untuk mengatasi salah satu titik kemacetan terparah di Indonesia.
Jombang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan flyover di Simpang Mengkreng yang menghubungkan Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri memasuki babak baru setelah tiga kepala daerah mulai menjajaki skema penganggaran bersama dengan pemerintah pusat.
Proyek strategis yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan parah di jalur arteri Jawa Timur itu kini mulai dibahas lebih serius di tingkat nasional.
Pada Senin (25/5/2026), Bupati Jombang Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melakukan pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Sementara Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwakili Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten guna menyelaraskan rencana teknis dan pembiayaan megaproyek flyover Simpang Mengkreng.
Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, pembahasan awal menghasilkan sejumlah poin penting terkait kebutuhan anggaran hingga kesiapan pembebasan lahan.
“Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor,” tuturnya.
Menurut Warsubi, apabila seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan lancar, pembangunan fisik tahap awal ditargetkan mulai pada tahun 2027 mendatang.
“Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi,” kata Warsubi.
“Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, pembahasan mengenai pembagian pembiayaan pembebasan lahan akan diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan Pemprov dinilai penting untuk memperkuat aspek hukum sekaligus kesepakatan pendanaan antarwilayah.
“Kami dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flayover demi mengurai kemacetan Mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia,” ujarnya.
“Nah, sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terlebih dahulu untuk mengamankan komitmen awal pusat, semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat,” tutur Bupati Warsubi.
Sebelumnya, inisiasi pembangunan flyover Simpang Mengkreng telah dibahas ketiga kepala daerah saat melakukan peninjauan langsung arus kendaraan di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026).
Simpang Mengkreng selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan paling krusial di Jawa Timur. Kawasan tersebut menjadi jalur transit utama yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk sekaligus jalur kendaraan dari Surabaya menuju wilayah barat dan selatan Jawa Timur seperti Madiun dan sekitarnya.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng bahkan masuk tiga besar titik kemacetan terparah di Indonesia, terutama saat arus mudik Ramadhan. Dalam rancangan yang tengah diusulkan, flyover akan membentang dari wilayah Jombang dan memiliki dua jalur keluar atau ramp off menuju arah Kediri dan Nganjuk. [suf]
