Jakarta (beritajatim.com) – Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai, sistem proporsional tertutup dapat merusak akuntabilitas politik. Sebab, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus terjadi secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.
“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” katanya, Sabtu (21/1/2023).
Fahri Hamzah berpendapat, sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat. Pemilihan secara langsung pada sistem proporsional terbuka sudah benar.
“Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” ujar Fahri.
Fahri menjelaskan, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi.
[berita-terkait number=”2″ tag=”sistem-proporsional-tertutup”]
“Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,” ujar Fahri Hamzah.
Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara.
“Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,” kata Fahri Hamzah. [hen/beq]
