Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengancam bakal memberi sanksi dan mencopot kepala sekolah negeri jika melakukan kecurangan saat Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Pasti kita sanksi. Kepseknya akan kena dampak bisa jadi pencopotan atau pengurangan. Kalau pegawai negeri kan ada tahapan kalau ada kesalahan diperiksa di Inspektorat, penurunan pangkat, pelepasan jabatan,” kata Eri, Senin (24/7/2023).
Eri pun memastikan saat ini pihaknya belum menemukan kecurangan sekolah terkait PPDB dan membuka kembali penerimaan siswa baru meski sudah ditutup. Apalagi, Pemkot Surabaya telah menerapkan syarat zonasi domisili minimal satu tahun tinggal di Kota Surabaya.
“Saya pastikan gak ada sekolah negeri yang buka lagi pendaftaran. Tapi kalau ada murid yang mengundurkan diri, pindah, jadi automatis dia mengisi dari nilai tertinggi dia masuk kesana,” katanya.
“Tapi kalau cabut berkas ternyata memang muridnya pindah terus mau apa. Kecuali murid disini kurang, baru bisa nambah. Kalau terlihat curang itu sekolah negeri kalau ada yang nambah kelas, itu salah,” tambahnya.
Eri menyebut bahwa sejak dulu SMP Swasta mulai mengalami kekurangan murid baru. Bahkan, sempat ada sekolah yang ditutup karena tidak ada murid. “Dari dulu SMP Swasta banyak kurang, ada evaluasi mulai 5 tahun yang lalu sekolah yang ditutup ada,” katanya.
Menurutnya banyak juga sekolah swasta yang lain juga tidak kekurangan murid. Misalnya, sekolah Muhammadiyah, Al-hikmah dan lain-lain. Sebab, banyak orang tua ingin menyekolahkan anaknya yang mempunyai pendidikan karakter.
“Sekarang cenderung sekolah yang punya karakter, kaya yang ke pondok, kebangsaan, orang tua sekolahkan kesana. Ini harus dievalusi cara pendidikan kita,” ungkapnya.
Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo menyampaikan bahwa sekolah swasta selalu kekurangan murid sejak PPDB Zonasi diterapkan tahun 2017. Bahkan, sejak 2018 kasus kekurangan murid meningkat.
“Ini paling tinggi dari tahun 2018 kasus sekolah kekurangan murid. Ini semakin parah di era Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Tahun ini tinggi persentasenya,” sebutnya.
Bahkan, Erwin menyebut bahwa 90 persen sekolah SMP swasta yang belum terpenuhi Pagu atau maksimum siswa yang daftar. Apalagi pihaknya menerima informasi bahwa ada SMP negeri yang masih membuka PPDB meski sudah ditutup.
“Iya 90 persen belum terpenuhi Pagu. Karena masyarakat ingin masuk negeri. Ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan tetap masuk negeri walaupun PPDB sudah ditutup,” pungkasnya.[asg/kun]
BACA JUGA:
Masa Orientasi Orangtua Siswa, Eri Cahyadi Bilang Sekolah Negeri atau Swasta Sama Saja
