Kemenangan kandidat petahana Recep Tayyip Erdogan dalam Pemilihan Presiden Turki (28/5/2023) memunculkan respons yang beragam di berbagai belahan dunia. Pendukung Erdogan menganggap kemenangan ini sebagai tonggak kebangkitan Islam. Lawan-lawan politiknya menilai hasil kontestasi politik ini sebagai kemenangan rezim otoritarian yang akan membunuh demokrasi Turki.
Erdogan memenangkan kontestasi dengan mengumpulkan suara 52,14 persen dibanding lawannya Kemal Kilicdaroglu dengan dukungan suara 47,86 persen. Pemilihan dilakukan dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada kandidat yang mencapai 50 persen plus. Erdogan menjadi juara pada putaran pertama dengan suara 49,5 persen dan Kilicdaroglu 44,9 persen.
Di Indonesia, kemenangan Erdogan disambut dengan mixed feeling, perasaan yang bercampur. Kalangan Islam politik menganggap kemenangan Erdogan sebagai bukti kebangkitan Islam dan mengharapkan efek positif di Indonesia. Sekiranya Erdogan Effect menular ke Indonesia, hal itu bisa membawa dampak politik Islam pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Dengan kemenangan ini, Erdogan akan kembali berkuasa untuk periode ketiga sampai 2028. Sebelum menjadi presiden pada 2023, Erdogan sudah menjadi perdana menteri selama dua periode sejak 2003. Jika Erdogan bertahan sampai 2028, maka secara total ia akan berkuasa selama 25 tahun.
Pemilu Turki kali ini menjadi pemilu yang paling keras dan ketat, karena semua kelompok oposisi berkoalisi untuk mengalahkan Erdogan. Pemilu ini juga banyak memunculkan cawe-cawe politik karena ada intervensi dari Barat yang tidak menginginkan Erdogan untuk menang.
Hal itu tercermin dalam pemberitaan media Barat yang menggambarkan Erdogan sebagai sosok otoriter dan opresif yang harus digulingkan. Erdogan digambarkan sebagai pemimpin ekspansionis yang berambisi membangkitkan kembali kekuasan global Turki seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Utsmaniyah pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20.
Kepemimpinan Erdogan akhir-akhir ini disamakan dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia yang juga dipotret sebagai pemimpin otoriter yang ingin membangkitkan kembali imperium Rusia. Kekuatan Barat tidak menghendaki Erdogan berkuasa lagi dan lebih mendukung Kemal Kilicdaroglu untuk menjadi pemimpin Turki. Kilicdaroglu mewakili koalisi liberal yang pro-Barat. Kelompok ini menjadi musuh utama Erdogan yang mewakili kubu nasionalis-Islam yang lebih independen terhadap Barat.
Media-media Barat memotret Pemilihan Presiden Turki sebagai perebutan kekuasaan antara pemimpin despotik melawan oposisi yang demokratis. Media-media mainstream besar Barat, seperti The Economist, Der Spiegel, Le Point, dan media besar lainnya secara terang-terangan menyerang Erdogan dengan memotretnya sebagai diktator.
Salah satu cover depan edisi The Economist menggambarkan sosok Erdogan yang sedang duduk di singgasana yang sudah agak reyot. Ada lambang bulan sabit yang retak di pucuk singgasana. Majalah terkemuka ini menunjukkan bahwa Erdogan ingin membangkitkan kembali imperium Turki yang pernah menjadi super power dunia. The Economist juga mengungkap tindakan represif Erdogan terhadap kalangan oposisi dan jurnalis yang kritis terhadapnya.
David Hearst, jurnalis senior pemimpin redaksi Middle East Eye, mengecam kampanye negatif media Barat dan menganggapnya bias, karena tidak berimbang dan terlalu memojokkan Erdogan. Banyak pemimpin di Timur Tengah yang represif dan opresif terhadap oposisi dan jurnalis, tapi tidak mendapatkan sorotan yang kritis dari media Barat.
Arab Saudi di bawah kepemimpinan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) melakukan represi terhadap oposisi dan dituding berada di balik pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Mesir di bawah Presiden Abdul Fatah Al-Sisi juga bertindak opresif terhadap oposisi dengan memenjarakan ribuan oposisi dalam kondisi yang sangat buruk. Al-Sisi mengeluarkan daftar 80 organisasi dan perorangan yang dianggap sebagai teroris, dan banyak di antaranya adalah jurnalis yang kritis terhadap rezim.
Kendati demikian, tidak ada liputan yang kritis dari media Barat terhadap rezim di dua negara itu. Sebab, kedua negara itu dikenal sebagai sekutu dekat negara Barat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada saat masa kampanye mengatakan akan mengasingkan Arab Saudi, karena rekor hak asasinya yang buruk. Tetapi, Biden menjilat ludahnya sendiri dengan mengunjungi Arab Saudi dan berunding dengan MBS.
Persaingan Erdogan vs Kilicdaroglu memang sangat keras. Pemilu kali ini dianggap yang paling sengit sehingga masyarakat terpecah. Pemilu Turki kali ini adalah pertarungan identitas antara politik Islam yang ingin melawan hegemoni Barat, melawan politik Liberal yang ingin mengembalikan Turki sebagai bagian dari Barat.
Erdogan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena kebijakan ekonominya dianggap salah dan menyebabkan inflasi tinggi serta pengangguran meluas. Erdogan gagal menangani bencana gempa bumi besar pada Februari 2023 lalu, yang menyebabkan korban tewas sampai 50 ribu jiwa. Dengan dua rapor merah itu, oposisi yakin bisa mendongkel Erdogan.
Analis politik dan media Liberal Turki mengeluarkan berbagai survei yang menyebutkan kekuasaan Erdogan bakal berakhir. Jajak pendapat dari berbagai lembaga survei, selama beberapa pekan menunjukkan Kilicdaroglu lebih unggul dibandingkan Erdogan. Ini dipublikasikan seiring dengan kencangnya persepsi popularitas Erdogan yang tergerus akibat tingginya inflasi dan melonjaknya biaya hidup. Salah satu lembaga survei bahkan menyebutkan Kilicdaroglu akan menang satu putaran. Ternyata semua ramalan itu meleset.
Melihat kenyataan ini jurnalis David Hearst menyimpulkan bahwa Erdogan tidak disukai oleh Barat bukan karena ia otoriter dan tidak demokratis. Erdogan tidak disukai karena dia pemimpin yang independen dan tidak bisa disetir kepentingan luar. Erdogan bukan pemimpin tipe Mr Yesman, Pak Turut, yang hanya menjadi boneka kekuasaan.
Erdogan effect menjalar ke berbagai belahan dunia Islam. Hal yang sama terjadi ketika Datuk Anwar Ibrahim terpilih sebagai perdana menteri Malaysia 2022 yang lalu. Ada gelombang Anwar Ibrahim effect yang diharapkan menjadi tonggak kebangkitan politik Islam yang toleran tetapi independen. Isu independensi dalam pemilu presiden Indonesia 2024 menjadi perdebatan hangat. Akankah Erdogan Effect bakal menjalar ke Indonesia? Tunggu tanggal mainnya.
Dhimam Abror Djuraid, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung, mantan Ketua PWI Jatim
