Ekbis

Dampak PPKM, 50 Persen Pengusaha Kuliner Anggota Kadin Kabupaten Malang Gulung Tikar

Malang (beritajatim.com) – Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat para pelaku usaha di Kabupaten Malang diambang kebangkrutan.

Pandemi Cohid-19 yang tak kunjung berakhir, menjadikan pemerintah pusat kembali memperpanjang masa PPKM. Menanggapi hal ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo, mengaku sekitar 50 persen lebih anggota Kadin yang mempunyai usaha kuliner gulung tikar.

Kata Priyo, ada sekitar 38 pengusaha makanan yang membatalkan pengajuan kredit barunya. Sekitar 48 pengajuan, hanya ada 12 pengusaha yang disetujui kreditnya oleh pihak bank Permata sebagai perbankan yang bekerjasama dengan Kadin Kabupaten Malang.

“Padahal sudah dilengkapi Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan, kami pikir itu dapat mempermudah mereka dalam pengajuan kredit sebagai salah satu persyaratannya, kami memiliki anggota 60 orang pengusaha dan ternyata 38 malah ditolak bank, artinya itu 50 persen dari anggota kami akan gulung tikar,” ungkap Priyo, Jumat (22/1/2021).

Priyo menjelaskan, perekonomian masyarakat baru saja bergeliat pasca pemberlakuan PSBB selesai. Namun, kebijakan PPKM yang terjadi kembali merubah daya beli masyarakat. “PPKM di Kabupaten Malang sangat berdampak sekali, tingkat konsumsi masyarakat yang tadinya beranjak pulih kini mengalami penurunan lagi,” tegasnya

Contohnya bagi pengusaha makanan itu tadi, dengan adanya pembatasan orang yang ingin makan di tempat, jam malam yang diberlakukan juga sangat berdampak. “Orang sudah tidak bisa jualan offline, jika berjualan online juga kalah dengan produk yang sudah punya nama besar sebelumnya karena sebagian besar anggota kami juga pengusaha makanan kecil kecilan,” terang Priyo yang juga menjabat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang ini.

Banyaknya anggota Kadin yang harus gulung tikar, ditambah dengan tidak adanya kebijakan dari perbankan (remonisasi) untuk meringankan kredit bagi para pengusaha. “Mereka banyak yang tidak mampu membayar cicilan, karena penghasilannya juga tidak menentu. Sedangkan kalau mengajukan cicilan baru, syaratnya cicilan yang lama harus selesai,” bebernya.

Priyo menambahkan, disisi lain untuk melakukan pelatihan usaha juga tidak memungkinkan. Karena para pengusaha anggota Kadin perlu praktek, sedangkan melalui daring hal itu belum bisa dilaksanakan. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar