Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan pentingnya sistem monitoring ketat dalam pelaksanaan Work From Home (WFH) ASN setiap Jumat di Surabaya. Dia menyebut kebijakan ini harus benar-benar berdampak pada efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi BBM.
“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya sekadar formalitas,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Rabu (1/4/2026).
Cak Yebe menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH yang diterapkan Pemkot Surabaya. Namun, pelaksanaannya harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” katanya.
Dia menilai tujuan WFH tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran operasional semata. Kebijakan ini juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar.
“Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” jelas dia.
Selain itu, Cak Yebe juga menanggapi wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN. Dia menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi konkret dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mendorong optimalisasi transportasi umum di Surabaya.
“Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya,” ujarnya.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa penggunaan transportasi publik harus didukung dengan kualitas layanan yang memadai. Aspek keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu menjadi faktor penting agar kebijakan ini berjalan efektif.
“Hal ini harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan, sehingga ASN dan masyarakat merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini. Dia menilai skema WFH harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. [ADV]
