Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menerima aspirasi warga terkait keterbatasan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Posyandu saat menggelar reses di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Anggaran sekitar Rp5.000 per porsi dikeluhkan warga karena dinilai perlu disesuaikan dengan kenaikan harga bahan pangan dan standar kebutuhan gizi balita.
Kahfi mengatakan, aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Evaluasi diperlukan untuk mengkaji kecukupan anggaran sekaligus mekanisme penyaluran dana kepada penyedia makanan yang melayani Posyandu.
“Persoalan anggaran perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mekanisme penyaluran dana dari dinas terkait kepada penyedia makanan yang melayani Posyandu di wilayah masing-masing,” tutur Kahfi, Jumat (9/10/2026).
Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi balita. Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Buku Saku Kader PMT Lokal bagi Balita Bermasalah Gizi pada 2025 sebagai panduan teknis bagi kader di lapangan.
Namun, Kahfi menilai evaluasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk fluktuasi harga bahan pangan dan kualitas menu yang disajikan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berfokus pada besaran nominal dana, melainkan juga manfaat nyata bagi penerima.
Mendorong Sinkronisasi Data dengan Program Pemerintah Pusat
Selain persoalan anggaran PMT, politisi muda Partai Gerindra Surabaya tersebut mendorong adanya sinkronisasi antara program pemenuhan gizi pemerintah pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Keselarasan data dianggap sangat vital agar bantuan bagi balita dan ibu menyusui tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, juga menyasar kelompok penerima manfaat tertentu, termasuk ibu menyusui dan anak-anak. Karena itu, kesesuaian data penerima manfaat antara program pusat dan daerah perlu diperhatikan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi,” jelas Kahfi.
Kahfi berharap pembahasan anggaran dan koordinasi lintas instansi ini dapat memperkuat peran serta pelayanan Posyandu di tingkat basis. Evaluasi tersebut diyakini membantu memastikan seluruh program pemenuhan gizi berjalan efektif sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui evaluasi anggaran serta sinkronisasi program, diharapkan pelayanan Posyandu dapat semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi balita dan meningkatkan kesehatan masyarakat Surabaya,” pungkasnya. [adv/but]
