Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera merealisasikan pencairan bantuan pendidikan sebesar Rp50 ribu per bulan bagi anak PAUD dan TK dari keluarga miskin serta pramiskin. Desakan ini muncul menyusul banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai kepastian penyaluran bantuan yang telah dialokasikan secara resmi dalam APBD tersebut.
“Penganggaran itu sudah masuk dalam APBD, sehingga harus segera direalisasikan. Karena di bawah, masyarakat sudah mulai mempertanyakan kapan bantuan itu bisa diterima,” ujar Zuhro, Selasa (24/2/2026).
Ia menekankan bahwa percepatan realisasi sangat penting karena kebutuhan operasional pendidikan dasar anak usia dini tidak bisa ditunda lebih lama.
Program bantuan pendidikan ini dirancang secara khusus untuk menyasar sekitar 7.000 anak usia dini yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat di seluruh wilayah Surabaya. Setiap anak yang lolos proses verifikasi nantinya akan mendapatkan bantuan rutin senilai Rp50 ribu setiap bulan sebagai bentuk dukungan nyata bagi pembiayaan pendidikan mereka.
“Memang tidak semua anak terakomodasi. Sekitar 7.000 anak yang akan menerima bantuan Rp50.000 per bulan. Karena itu, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ia menjelaskan bahwa seleksi ketat harus tetap dilakukan agar anggaran yang tersedia memberikan dampak maksimal bagi warga yang paling membutuhkan. Prioritas penerima bantuan ini secara spesifik mengacu pada keluarga miskin dan pramiskin yang masuk dalam kategori desil terbawah berdasarkan data kesejahteraan resmi pemerintah.
Skema prioritas tersebut disiapkan dengan tujuan utama agar bantuan tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat prasejahtera di berbagai kelurahan.
Saat ini, proses pendataan dan verifikasi terhadap data calon penerima manfaat masih terus dilakukan secara intensif oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tahapan verifikasi ini dinilai sangat krusial guna memastikan validitas data lapangan sebelum anggaran negara benar-benar dicairkan kepada masing-masing penerima.
“Sekarang masih dalam proses pendataan oleh dinas pendidikan untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima. Kalau datanya sudah final, anggaran itu pasti dicairkan,” katanya.
Politisi perempuan ini memastikan bahwa ketersediaan dana sudah aman secara administratif dalam postur tahun anggaran berjalan. Pencairan dana bantuan pendidikan untuk jenjang anak usia dini ini diharapkan dapat segera terlaksana dalam waktu dekat setelah seluruh rangkaian proses administrasi rampung.
Koordinasi antar instansi terkait perlu terus diperkuat guna meminimalisir adanya kesalahan data kependudukan yang bisa menghambat distribusi bantuan kepada warga.
“Informasinya, targetnya sekitar Maret sudah bisa dicairkan. Kita tunggu proses pendataannya selesai agar semuanya benar-benar valid,” pungkasnya. [asg/beq]
