Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi mendesak Pemkot memaksimalkan peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menilai program pendataan door-to-door yang dimulai 1 Oktober 2025 bisa menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan KSH dan meringankan beban aparatur sipil negara (ASN).
“Per Agustus 2025, tercatat ada 29.171 KSH yang aktif bekerja sesuai tugas dan amanah perwali,” ujar Kahfi saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).
Menurut Kahfi, program DTSEN tidak boleh menumpuk pekerjaan baru bagi ASN di Pemkot Surabaya. Di sisi lain, kehadiran KSH yang berada di bawah koordinasi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) sudah terbukti efektif bergerak di tingkat RT.
“Masih ada kekurangan yang harus segera dimaksimalkan, khususnya terkait beban kerja kader. Jika memiliki payung hukum yang jelas, target kerja dan pemetaan kebutuhan berdasarkan wilayah akan lebih pasti dan tidak berubah‑ubah,” tegas dia.
Kahfi menegaskan, keberhasilan pendataan akan ditentukan oleh kolaborasi antara Pemkot dan KSH. Dia meminta Pemkot mengoptimalkan peran KSH agar pendataan lebih cepat sekaligus menghindari tumpang tindih tugas dengan ASN.
“Payung hukum yang ada sekarang sudah baik, tapi masih kurang detail. Kita butuh aturan yang jelas dan komprehensif agar KSH benar‑benar menjadi pilar pelayanan kemasyarakatan,” pungkas dia.
Di sisi pemerintah kota, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya M. Fikser menyebut DTSEN sebagai fondasi kebijakan akurat. Ratusan petugas saat ini tengah menjalani pelatihan intensif sebelum turun ke lapangan pada 1–31 Oktober 2025.
“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Fikser, Sabtu (27/9/2025).
Fikser menjelaskan, pelatihan bagi petugas berlangsung 25–28 September 2025 dan pendataan akan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi FASIH‑Mobile. Warga diminta kooperatif saat petugas mendata identitas keluarga, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana rumah tangga. Petugas juga akan mengambil foto rumah serta mencatat lokasi dengan geotag untuk memastikan akurasi.
Surabaya sudah ditetapkan sebagai kota pilot project pembaruan DTSEN. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 3,04 juta penduduk, sekitar 2,98 juta atau 97 persen data sudah padan dengan DTSEN. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masih ada sekitar 291 ribu data yang dikembalikan untuk diverifikasi bersama Pemkot Surabaya. [asg/aje]
