Ponorogo (beritajatim.com) – Proses seleksi terbuka (selter) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) mendapat sorotan dari DPRD Ponorogo. Lembaga legislatif meminta agar seluruh tahapan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) itu digelar secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Transparansi dinilai penting setelah muncul evaluasi atas lamanya masa jabatan sekda sebelumnya yang mencapai lebih dari satu dekade.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa momentum seleksi sekda saat ini harus dijadikan bahan pembenahan tata kelola birokrasi. Menurutnya, proses rekrutmen pejabat tertinggi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) daerah harus memberi kesempatan yang adil bagi kandidat yang memiliki kemampuan dan gagasan baru untuk memimpin birokrasi. “12 tahun tentu terlalu lama, kami harapkan sekda saat ini bisa lebih singkat,” kata Dwi Agus Prayitno, Jumat (6/3/2026).
Kang Wie, sapaan akrab Dwi Agus Prayitno, menilai masa jabatan sekda yang terlalu panjang dapat berdampak pada terhambatnya regenerasi kepemimpinan di lingkungan birokrasi. Padahal, menurutnya, pergantian kepemimpinan yang sehat dibutuhkan untuk menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan pemerintahan. Karena itu, DPRD berharap proses seleksi sekda yang tengah berlangsung dapat berjalan objektif dan akuntabel.
“Kami harapkan lelang terbuka dan transparan, apalagi sempat minim pendaftaran sekarang sudah ada 5, tentu ini perkembangan yang bagus,” ungkapnya.
Saat ini, seleksi Sekda Ponorogo telah memasuki tahapan setelah lima kandidat dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dwi Agus Prayitno menilai seluruh kandidat memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang memadai. Sebagian berasal dari pendidikan kedinasan, sementara lainnya dari perguruan tinggi ternama. Selain itu, mereka juga telah memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian kinerja dan inovasi masing-masing. “Calon luar daerah juga tidak ada, otomatis semua calon sekda paham tentang Ponorogo, ini yang kami harapkan,” ungkapnya.
DPRD berharap proses seleksi yang saat ini ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga penentuan tiga besar calon sekda, dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan strategis tersebut.
Dengan proses yang terbuka dan kompetitif, DPRD optimistis jabatan sekda ke depan akan diisi figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu membawa perubahan bagi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Seleksi yang transparan diharapkan sekaligus menutup peluang munculnya polemik seperti yang pernah terjadi akibat lamanya masa jabatan sekda sebelumnya.
Kelima pejabat eselon II yang mendaftar yakni Agus Sugiarto yang menjabat Kepala BPPKAD sekaligus Pelaksana Harian Sekda, Masun selaku Kepala BPBD. Kemudian ada Henry Indrawardhana yang memimpin Dinas PPKB, Imam Basori sebagai Inspektur Inspektorat, serta Dewi Wuri Handayani yang menjabat Asisten Administrasi Umum Setkab. (end/kun)
