Ponorogo (beritajatim.com) – Langkah awal perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Ponorogo resmi dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna, Senin (14/4/2025), dengan agenda penting: penyampaian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.
Rapat berlangsung di ruang lantai dua Bappeda Ponorogo, dihadiri oleh Bupati Sugiri Sancoko, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di forum itu, perwakilan legislatif dan eksekutif mulai membahas peta jalan pembangunan Ponorogo lima tahun ke depan.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, yang akrab disapa Kang Wie itu, menyampaikan bahwa rancangan awal RPJMD ini merupakan hasil penyaringan dari beragam usulan OPD. Fokus utamanya, kata dia, menyusun arah pembangunan yang tidak hanya selaras antarsektor, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Mayoritas fraksi menyetujui pembahasan lanjutan lewat panitia khusus (pansus). Harapannya, dokumen ini bisa mengerucut menjadi Peraturan Daerah yang kuat dan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat,” terang Kang Wie, Senin(14/4/2025).
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian serius adalah penanganan bencana banjir yang makin kerap melanda beberapa wilayah di Ponorogo. Menurut Kang Wie, penyelesaian persoalan ini tak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan lembaga vertikal. Ini bukan soal siapa berwenang, tapi bagaimana bekerja bersama demi keselamatan warga,” tegasnya.
Nantinya, pansus akan menjadi forum adu gagasan antara legislatif dan eksekutif. Di situ, Bappeda bakal memaparkan secara lengkap dokumen RPJMD sebelum diambil keputusan final melalui sidang paripurna penetapan Perda.
“Setelah rancangan ini rampung, PR kita selanjutnya adalah mengesahkannya menjadi Perda RPJMD. Itulah yang paling krusial,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko menegaskan bahwa dokumen RPJMD yang Ia ajukan tak sekadar hitung-hitungan program, melainkan cerminan tekad untuk membenahi akar-akar problem klasik Ponorogo: pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pertanian yang terdesak alih fungsi lahan, hingga akses layanan dasar yang belum merata.
“Panen memang melimpah, tapi lahan makin menyusut. Ini harus ditanggapi dengan strategi berkelanjutan. Di bidang kesehatan, pelayanan harus hadir sampai ke pelosok. Pendidikan pun tak cukup hanya kognitif, tapi harus dibarengi penguatan karakter. Dan soal infrastruktur, tahun 2026 saya akan mulai pembenahan menyeluruh, termasuk perbaikan jalan,” beber Sugiri.
Dengan dimulainya tahapan ini, RPJMD 2025-2029 diharapkan tak sekadar menjadi dokumen perencanaan, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan masyarakat Ponorogo. Tentunya untuk membangun masa depan yang lebih tertata, adil, dan berdaya saing.(adv/end/but]
