Bondowoso (beritajatim.com) – Pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso menyoroti dua isu penting, yakni tata kelola pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta nasib tenaga honorer di dunia pendidikan.
Juru Bicara Fraksi PKB, Imron Humaidi, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait mekanisme TPP. Menurutnya, TPP tidak sekadar kompensasi finansial, tetapi instrumen strategis untuk mendorong motivasi, produktivitas, dan akuntabilitas ASN.
“Besaran TPP harus proporsional dengan beban kerja, tanggung jawab, dan tingkat risiko pekerjaan. Kajian mendalam perlu dilakukan agar pemberian TPP benar-benar adil, mendorong kinerja optimal, serta tetap efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran,” jelas Imron.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat-PKS, Subangkit Adi Putra, menyoroti persoalan tenaga honorer di sektor pendidikan yang dinilai belum menemukan solusi nyata. Ia menegaskan bahwa usulan pemerintah untuk mengangkat eks-THK2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih bersifat administratif semata.
“Bagaimana dengan ribuan tenaga sukwan yang masih berjuang tanpa kepastian masa depan? Retorika peningkatan mutu pendidikan tidak akan pernah nyata jika kesejahteraan tenaga pendidik terus diabaikan,” tegas Subangkit.
Dua pandangan tersebut memperlihatkan fokus DPRD Bondowoso pada peningkatan kualitas pendidikan dan reformasi birokrasi. Kesejahteraan ASN maupun tenaga pendidik dinilai menjadi fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan. [awi/beq]
