Blitar (beritajatim.com) – Keputusan Bupati Blitar menunjuk 8 Kepala Dinas (Kadis) yang baru disambut kekhawatiran oleh pihak legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar cemas, perombakan di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini justru akan memperlambat serapan anggaran APBD 2025 yang sudah berjalan, sehingga merugikan masyarakat.
Kekhawatiran ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i. Ia berharap penetapan pimpinan baru ini tidak menjadi batu sandungan bagi proses pembangunan yang sedang berjalan.
“Terkait dengan penetapan kepala dinas eselon dua, saya berharap saja bahwa dengan penetapan ini tidak mengganggu proses pembangunan di Kabupaten Blitar khususnya. Umumnya tidak sampai menghalangi azas manfaat kepada masyarakat Kabupaten Blitar,” ujar M. Rifa’i pada Sabtu (15/11/2025).
Kekhawatiran utama DPRD Blitar tertuju pada sektor keuangan dan proyek infrastruktur. Rifa’i menilai, pergantian kepemimpinan di delapan dinas secara bersamaan berpotensi mengganggu laju penyerapan anggaran tahun berjalan.
Apalagi saat ini tahun anggaran kurang dari 1,5 bulan saja. Tentu dengan kondisi itu, M. Rifa’i tak yakin 8 kepala dinas yang baru mampu mempercepat penyerapan anggaran dan proyek infrastruktur. Sebaliknya, M. Rifa’i justru khawatir pergantian atau pengisian kepala dinas yang baru di akhir tahun ini malah menimbulkan masalah baru.
“Kekhawatiran saya karena ini beda kepemimpinan, akhirnya salah satunya penyerapan terkait dengan anggaran APBD di 2025 semakin jauh lagi. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat,” tegasnya.
Lambatnya serapan anggaran otomatis akan menghambat realisasi program pembangunan di lapangan, yang pada akhirnya menunda manfaat yang seharusnya diterima oleh publik. Menghadapi tantangan ini, DPRD Blitar menyampaikan tuntutan tegas kepada delapan Kepala Dinas yang baru dilantik. Rifa’i menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi dan, yang paling penting, sinergi dengan lembaga legislatif.
Para pimpinan OPD yang baru diminta segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi friksi yang mengganggu kinerja.
“Terkait dengan OPD yang baru semoga bisa bekerja sama, bisa sinergi dengan OPD lain, bisa sinergi dengan dewan. Sehingga memberikan azas manfaat, azas kenyamanan dan aman untuk pembangunan di Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Langkah cepat Kepala Dinas yang baru dalam beradaptasi dan berkoordinasi pun kini menjadi penentu utama agar dana APBD 2025 dapat terserap maksimal dan tidak menimbulkan krisis pembangunan di Blitar. (owi/ian)
