Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar ada penggantian unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Usulan penggantian ketua DPRD dari fraksi PKB tersebut disampaikan dalam agenda paripurna yang digelar, Jumat (24/12/2021).
Ketua DPRD Bojonegoro saat ini dijabat oleh Imam Sholikin. Sesuai usulan DPP PKB, Imam Sholikin akan digantikan oleh Abdullah Umar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi D dan Anggota Badan Anggaran (Banggar). Imam Sholikin kemudian akan menggantikan jabatan Abdullah Umar tersebut.
Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholihin mengatakan, mekanisme penggantian unsur pimpinan DPRD Bojonegoro dari faraksi PKB itu menindaklanjuti adanya surat dari DPP yang ditujukan kepada DPC PKB. “Setelah kita bacakan dalam paripurna ini nanti ada penetapan dan hasil penetapan itu akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur melalui Pemkab Bojonegoro,” ujarnya disela istirahat paripurna.
Penggantian unsur pimpinan ini, menurut Imam Sholikin, merupakan hal yang wajar. Sebagai petugas partai sehingga harus menjalani keputusan yang ditetapkan partai. “Sebelumnya saya juga tidak masuk sebagai lima kandidat yang diusulkan ketua, tetapi mau gak mau ya harus siap setelah dipilih jadi ketua,” ujarnya.
Sementara program kerja yang dilakukan selama menjabat, pihaknya telah mendukung dan mengawal program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana. Karena pimpinan eksekutif juga satu partai dengannya. Imam Sholikin sendiri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu mendapat suara sekitar 6.600 suara. Sedangkan Abdullah Umar mendapat suara 8.600 suara.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bojonegoro”]
Terpisah Abdullah Umar mengaku sudah siap dengan rekomendasi DPP PKB yang akan menggantikan posisi Ketua DPRD. Selanjutnya hal yang akan dilakukan adalah dengan menggantikan program kerja yang sudah dijalankan sebelumnya. Penggantian ini, menurutnya tidak ada hubungannya dengan perolehan suara dalam Pileg 2019 lalu yang mendapat suara tertinggi.
“Penggantian ini menjadi ranah DPP PKB, prinsipnya kita siap dengan segala keputusan DPP. Kita tidak bisa masuk dalam ranah itu,” ungkapnya. [lus/but]
