Malang (beritajatim.com) – Meski Indonesia telah resmi masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warganya masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini diungkap oleh Venus Kusumawardana, SE, MM, dosen Program Studi D-III Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam tinjauan ekonomi terbarunya.
Berdasarkan laporan terkini dari Bank Dunia, sekitar 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin jika menggunakan standar global untuk negara berpenghasilan menengah-atas. Angka ini mengacu pada batas pengeluaran minimum sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara Rp115.278 per hari dengan kurs JISDOR per 25 April 2025.
Jika dikalikan secara bulanan, jumlahnya mencapai lebih dari Rp3,4 juta per kapita per bulan. Dengan populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa menurut Susenas 2024 dari BPS, maka sekitar 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin berdasarkan standar tersebut.
“Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara makroekonomi Indonesia mencatatkan kemajuan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rentan,” ujar Venus, yang juga merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Malang dari Jurusan Keuangan dan Perbankan.
Bank Dunia menetapkan kategori negara berpendapatan menengah-atas untuk negara dengan Gross National Income (GNI) per kapita antara US$4.466 hingga US$13.845. Indonesia sendiri mencapai GNI sebesar US$4.580 per kapita pada 2023, yang menempatkannya dalam kategori tersebut.
Namun, Bank Dunia memproyeksikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia akan turun secara bertahap menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% di 2026, dan 55,5% pada 2027. Meski terlihat ada perbaikan, angka tersebut tetap mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk masih hidup dengan pendapatan minimum.
Sementara itu, data kemiskinan yang dirilis oleh BPS menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Pada September 2024, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin hanya 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Bahkan, ini merupakan angka terendah dalam sejarah pencatatan sejak 1960. Penurunan ini dipengaruhi oleh penguatan program perlindungan sosial dan stabilitas harga pangan.
Namun Venus menegaskan bahwa perbedaan antara data Bank Dunia dan BPS bukan karena kesalahan, melainkan karena perbedaan metodologi. BPS menetapkan garis kemiskinan pada Rp595.242 per kapita per bulan, sedangkan Bank Dunia menggunakan pendekatan harian dengan standar global yang lebih tinggi.
“Ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Target pengentasan kemiskinan tidak cukup sekadar menurunkan angka statistik. Yang jauh lebih penting adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tutup pria yang berpengaralaman sebagai akademisi vokasi yang aktif mengulas isu ketimpangan sosial dan ekonomi nasional. (dan/kun)
