Malang (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Atas pelantikan itu, berbagai lapisan masyarakat menggantungkan harapan di era kepemimpinan baru ini.
Salah satu harapan datang dari dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB), Tia Subekti, S.IP., M.A. Ia menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan yang baru, terutama terkait kebijakan yang menyentuh ibu dan anak.
Tia menyoroti pentingnya penanganan masalah gizi dan kekerasan terhadap anak yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Tia menjelaskan, berdasarkan berbagai riset yang dilakukan, masalah gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius.
Menurut Tia, Program makan siang gratis yang telah diterapkan pemerintah dinilai sebagai langkah positif, namun masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan. “Pemerintah harus bisa lebih menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok yang bernilai gizi tinggi. Misalnya, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok bahan pokok, sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ujar Tia, Rabu (23/10/2024).
Tia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memiliki pasokan bahan pokok yang melimpah. Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi kelangkaan yang berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Selain masalah gizi, Tia juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap anak, yang sering menjadi topik hangat di media sosial. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen tinggi dalam menyediakan ruang publik yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Pemerintah perlu memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan ruang publik yang aman dan ramah untuk perempuan dan anak,” tegasnya.
Tia juga menyesalkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lembaga pendidikan, seperti sekolah, pondok pesantren, hingga panti asuhan dan rumah. Ia menekankan perlunya kebijakan yang tegas, pengawasan ketat, serta sanksi berat terhadap pelaku kekerasan.
“Banyak lembaga belum memiliki mekanisme pengendalian atau pengaduan yang memadai jika terjadi kekerasan terhadap anak,” katanya.
Menurut Tia, langkah-langkah perbaikan terkait gizi dan penanganan kekerasan anak sangat penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita terus optimis menyambut pemerintahan baru agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera,” katanya menutup. (dan/but)
