Jember (beritajatim.com) – Dewan Kesenian Jember (DKJ) mengingatkan janji politik Bupati Muhammad Fawait kepada pelaku seni budaya lokal, saat kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Pada masa kampanye Pilkada 2024, pemimpin Jember saat ini menyatakan akan lebih peduli kepada budaya lokal dan akan mengusahakan insentif untuk pelaku budaya,” kata Sekretaris DKJ Ikwan Setiawan, Senin (21/4/2025).
Ikwan penasaran tentang perspektif kesetaraan pengalokasian anggaran untuk aktivitas kesenian rakyat dan ekspresi budaya lainnya di Pemkab Jember saat ini. “Tentu saja kita masih harus memantau lebih lanjut,” katanya.
Ikwan berharap Bupati Fawait memiliki kebijakan politik kebudayaan yang berbeda dengan masa pemerintahan daerah sebelumnya.
“Pada rezim sebelumnya, anggaran untuk kegiatan kesenian rakyat bisa dikatakan minim. Bahkan ketika para seniman rakyat menggelar kegiatan pemajuan kebudayaan di beberapa titik, rezim kurang menunjukkan kepedulian,” katanya.
Bahkan, lanjut Ikwan, Dewan Kesenian Jember yang selama ini banyak menemani para seniman rakyat untuk berkegiatan pun tidak mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember.
Ikwan meminta Pemkab Jember untuk membaca dan memahami-kembali Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. “Biar paham bagaimana posisi ragam budaya lokal dan kewajiban untuk memajukan mereka,” kata Koordinator Pusat Kajian Pemajuan Kebudayaan (Pusakajaya) Universitas Jember ini.
Undang-undang tersebut gamblang menjelaskan peran dan kewajiban pemkab dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek pemajuan kebudayaan.
“Harapanya, mereka bisa lebih memahami betapa pentingnya kesenian rakyat dan ekspresi budaya lainnya, sehingga bisa lebih serius dalam mengupayakan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan,” kata Ikwan.
Apalagi, menurut Ikwan, dalam budaya Jember terdapat ragam budaya etnis dan budaya kontemporer yang ikut menghadirkan kenusantaraan dalam nuansa dinamis.
Ikwan mengingatkan kemungkinan pelaku seni tradisi dan budaya lokal melawan kebijakan Pemkab Jember yang tidak berpihak kepada pemajuan kebudayaan. “Bentuknya bisa beragam, tidak harus sama,” katanya.
“Perlawanan dalam jagat kultural adalah seni yang begitu indah untuk dirajut dan diekspresikan melalui bermacam bentuk,” kata pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ini.
Satu di antara bentuk perlawanan itu adalah ketidakpedulian terhadap kebijakan Pemkab Jember, baik dalam bidang kebudayaan maupun bidang lainnya.
“Ini adalah bentuk pembangkangan yang resisten. Pengalaman dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim, telah mengajari mereka bagaimana harus bersikap secara kreatif dan kritis,” kata Ikwan.
Sikap kritis ini akan dipelihara dengan tetap berkegiatan sesuai permintaan dari masyarakat atau melalui kegiatan bersama. “Mereka akan terus berupaya menghadirkan even kultural yang sesuai dengan konteks masalah dan perkembangan masyarakat, tanpa peduli terhadap ketidakpedulian penguasa,” kata Ikwan. [wir]
1 Komentar
Makanya DKJ ga usah berpolitik selama Pilkada sekarang malah koar koar jatah kebudayaan, apa DKJ tidak memantau sejauh mana kepedulian Bidang kebudayaan Dinas Pariwisata mengupayakan meng akomodir para Budayawan