Jember (beritajatim.com) – Kondisi angkutan penunmpang umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini memprihatinkan. Masyarakat lebih suka menggunakan angkutan umum yang dipesan via daring.
“Memang sampai saat ini angkutan lin dan MPU (Mobil Penumpang Umum) hidup segan mati tak mau,” kata Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Jember Nova Ritonga, dalam rapat dengar pendapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025, di gedung DPRD Jember, Selasa (7/4/2026).
Menurut Ritonga, setelah beroperasinya angkutan umum daring pada 2017, minat masyarakat terhadap lin dan MPU merosot. “Dan itu berkelanjutan di uji Kir. Walaupun biaya uji Kir mulai 2004 sudah dihapuskan, tapi angkatan umum maupun MPU sangat jarang untuk melakukannya,” katanya.
Ritonga menduga para pemilik kendaraan angkutan penumpang umum kesulitan membayar pajak kendaraan. “Biaya pajak mungkin masih agak tinggi,” katanya.
Dishub Jember sebenarnya sudah berupaya membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum melalui program angkutan sekolah gratis. “Kami merekrut teman-teman dari angkatan kota. untuk melayani angkutan sekolah gratis,” kata Ritonga. Sejak 2025, program ini sudah ditiadakan.
Ketua Panitia Khusus I LKPJ Bupati 2025 M. Holil Asyari mengatakan, kondisi transportasi di Jember membutuhkan perbaikan. “Berdasarkan LKPJ 2025, indeks infrastruktur perhubungan 2025 sebesar 47,91. Namun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) justru menunjukkan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik baru 47 persen,” katanya.
Mengutip RPJMD, Holil. mengatakan, jumlah desa yang mendapatkan akses transportasi publik turun drastis dari 160 desa menjadi 45 “Sementara rasio izin trayek menurun 30,6 persen dan kepemilikan kir angkutan umum rendah hanya 19,49 persen,” katanya.
Ritonga mengakui, bahwa angkutan umum yang memiliki trayek melewati wilayah perdesaan tidak beroperasi sama sekali. “Jadi akhirnya pelayanannya berkurang,” katanya.
Namun Ritonga menampik jika Dishub dianggap tidak melayani dengan baik. “:Kami tetap berupaya melakukan pelayanan. Tapi memang yang mengajukan izin trayek dari teman-teman angkutan kota ini tidak ada,” katanya.
Wahyu Prayudi Nugroho, Wakil Ketua Pansus I LKPJ Bupati, mengingatkan bahwa sebenarnya DPRD Jember telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan sektor tranportasi dalam LKPJ 2024 pada tahun lalu.
“Di dalam salah satu poin masukan yang diberikan DPRD Jember pada waktu itu adalah bagaimana caranya kita menaikkan konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dengan adanya konektivitas titik yang satu dengan yang lain ini akan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Jember,” kata Nugroho.
Nugroho menyadari bahwa angkutan penumpang umum di Jember sedang melemah. “Tapi ini harus ada upaya dari Dinas Perhubungan untuk memikirkan hal itu,” kata politisi yang menempuh pendidikan sarjana ekonomi di Shinshu University dan pendidikan master program bisnis internasional di University of Tsukuba, Jepang, ini.
“Jangan hanya pasrah: pokoknya tugas kami hanya pelayanan. Kalau tidak ada yang minta dilayani ya diam-diam saja. Bukan begitu cara berpikirnya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember,” kata Nugroho.
Ritonga menegaskan, Dishub Jember tidak berpangku tangan. “Kami pada 2025 melaksanakan angkutan sekolah gratis dari Ambulu ke sekolah-sekolah terdekat, karena di awal tahun ini angkutan perintis yang biasanya ada sudah tidak berjalan lagi,” katanya
.
Tahun ini Dishub Jember mengembangkan trayek baru angkutan kota dari Terminal Tawangalun melalui Kecamatan Kaliwates, lewat Jalan Imam Bonjol hingga ke Terminal Ajung. “Jadi untuk pengembangan trek angkutan kota ini sedang kita usulkan. Daerah-daerah yang belum dilalui angkutan kota kita masih ajukan kepada koperasi (angkutan). Nantinya kalau pihak koperasi setuju, maka akan dikembangkan jalur angkutan,” kata Ritonga. [wir/but]
