Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri ratusan operator Dapodik dan Emis dari jenjang SD hingga SMA. Rakor ini diselenggarakan di Ruang Aula Ki Hajar Dewantara dan digawangi oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Kegiatan ini membahas tentang validasi dan verifikasi data anak tidak sekolah di berbagai lembaga pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah berkewajiban untuk menuntaskan pendidikan dasar anak.
Namun, pelaksanaannya masih terkendala sinkronisasi data. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan sudah melakukan penjaringan data secara door to door di kelurahan.
“Hasil data dari kelurahan kemudian kita sandingkan dengan data yang ada di Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek. Untuk itu kita kumpulkan panjenengan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap murid-murid panjenengan mulai dari jenjang SD hingga SMA,” jelas Anang.
Anang menambahkan bahwa data yang terverifikasi dan tervalidasi akan menjadi acuan Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan intervensi untuk menangani anak tidak sekolah. “Kita akan lihat dari sisi mana kita bisa mendorong sehingga anak tidak sekolah bisa terus melanjutkan sekolahnya,” imbuhnya.
Permasalahan ATS tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya motivasi dari orang tua, pengaruh lingkungan atau teman, masalah keluarga, serta keterbatasan fisik atau mental pada anak. Jika masalah ATS disebabkan oleh faktor ekonomi, Dinas Pendidikan memiliki anggaran untuk membantu anak-anak melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau kejar paket. “Kita akan membantu pembiayaan mereka untuk melanjutkan sekolah itu sehingga program pendidikan dasar hingga SMA bisa tercapai,” tutur Anang.
Untuk memudahkan verifikasi data, Dinas Pendidikan juga bersinergi dengan Dispendukcapil. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Sekarang ini kita satu data baik di dapodik atau Emis, data yang kita ambil dari NIK. Dari Dispendukcapil mereka juga memiliki data anak ini ada di sekolah mana karena data kependudukan tersambung dengan data di Pusdatin,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Anang berharap semua pihak bisa bersinergi dan bekerja sama dalam mengatasi dan menuntaskan masalah anak tidak sekolah di Kota Kediri. “Saya berharap semua lembaga pendidikan punya data yang akurat terkait ATS dan bisa kita jadikan dasar dan acuan dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Kemenag Kota Kediri. [nm/ian]
