Jember (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur belum bisa maksimal menangani persoalan sampah. Penanganan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat dan investasi pihak ketiga.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat Jember, apabila sampai saat ini permasalahan sampah hanya sebatas menjadi perbincangan kita. Artinya belum terselesaikan. Kalau sudah terselesaikan saya yakin tidak akan ada perbincangan lagi,” kata Kepala DLH Jember Sugiarto, ditulis Selasa (21/2/2023).
Jumlah timbunan sampah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Jember pada 2021 mengalami peningkatan, yakni 34,5 persen dari 462,95 ribu ton jumlah sampah atau setara dengan 159.71 ribu ton. Sementara pada 2020 timbunan sampah yang dapat ditangani 11,8 persen dari 447.24 ribu ton sampah atau 52.75 ribu ton. Saat ini, Sugiarto memperkirakan, masyarakat Jember memproduksi 1.200 ton sampah setiap hari.
[berita-terkait number=”5″ tag=”sampah”]
Ada dua jenis sampah yang harus ditangani, yakni organik dan anorganik. Potensi sampah anorganik untuk dibuat refuse derived fuel atau RDF cukup besar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet atau kulit. “PT Imasco (pabrik semen di Puger) setiap hari membutuhkan 250 ton bahan bakar. Selama ini masih pakai batu bara. Batu bara ini bisa kita substitusi dengan RDF,” kata Sugiarto.
“Cuma masalahnya, nilai investasi RDF lumayan fantastis. Penghitungan kami bersama teman-teman dan Imasco, kalau kita bisa memproduksi 100 ton per hari, maka dibutuhkan Rp 92-95 miliar. Kami berupaya mencari pihak ketiga sebagai investor untuk membantu penanganan sampah di Jember,” kata Sugiarto.
Bukan hanya sampah anorganik, penanganan sampah organik juga membutuhkan perhatian serius. Tri Ratnasari, Ketua Tim Lingkungan Universitas Jember, menyampaikan, timbulan sampah organik secara nasional adalah 38,4 juta ton per tahun atau sekitar 60 persen dari populasi di Indonesia.
Sumber terbanyak secara nasional berasal dari rumah tangga, yakni sekitar 48 persen, dan pasar tradisional sekitar 24 persen. Terbesar adalah sampah makanan. Rata-rata setiap orang di Indonesia membuang 300 kilogram makanan ke tempat sampah setiap tahun. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar dalam hal pembuangan sampah makanan setelah Arab Saudi.
Setiap hari DLH Jember hanya bisa mengangkut 360 ton sampah organik dan anorganik. Tahun ini, DLH akan membeli empat unit mesin pemilah sampah. “Jumlah sampah kita besar. Kalau kita memilah secara manual, tidak mampu. Mesin tersebut selain memilah sampah organik dan anorganik, juga bisa menjadi mesin pembubur. Sebelum sampah organik ini kembali ke alam, kita buat siklus dulu untuk menghasilkan uang. Itu akan kita lakukan,” kata Sugiarto.
Sampah organik ini bisa menjadi bahan baku untuk pabrik pupuk organik yang akan didirikan pemerintah daerah. “Kami siap bahan bakunya. Mau yang berbentuk kasgot dari magot atau pun hasil pemilahan mesin pemilah kita. Kita siap mau berapa ratus ton, karena kita ada 360 ton sampah (yang diangkut setiap hari),” kata Sugiarto.
DLH sebenarnya bisa mengangkut sampah 248 desa dan kelurahan di Jember Namun Sugiarto ingin masalah sampah diselesaikan di hulu dengan partisipasi masyarakat. Di sejumlah lokasi, partisipasi masyarakat mulai terlihat.
Saat ini masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, memproduksi magot di Baratan sebanyak 17 ton per bulan. Sementara itu selama tiga bulan terakhir ini, masyarakat mulai memproduksi magot di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. di Kecamatan Pakusari.
Sebanyak 46 ton magot diproduksi setiap bulan di Pakusari. “Dari sana, koperasi (yang mengelola) bisa menghasilkan omzet Rp 276 juta per bulan. Artinya, sampah organik kita sebelum kembali ke alam masih bisa menghasilkan rupiah,” kata Sugiarto..
Dengan besarnya potensi tersebut, alih-alih diangkut, Sugiarto juga berharap ada bank sampah di setiap desa dan kelurahan yang mengelola sampah tersebut. “Komunitas (di masyarakat) kita harapkan bersama bank sampah di tiap desa dan kelurahan berkolaborasi untuk menghidupkan ekonomi di sana,” katanya
“Kalau di setiap desa ada bank sampah, maka yang dikelola hanya sedikit. Mungkin cuma sekitar 20 ton tidak sampai. Dengan jumlah itu, pengelolaan secara manual bisa dilakukan. Kita bisa menghidupkan ekonomi di desa tersebut. Penganggarannya bisa melalui dana desa,” kata Sugiarto.
Sementara untuk menghidupkan komunitas peduli sampah, Sugiarto berharap perbankan mau membantu akses permodalan. “Masalah utamanya di pendanaan, infrastruktur, dana sarana prasarana. Bagaimana pun mereka tetap butuh alat angkut. Selama ini pihak ketiga yang bekerja sama dengan komunitas adalah Perum Pegadaian,” katanya. [wir/kun]
