Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebagai wujud komitmen Pemkab Sidoarjo akan keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo mengenalkan layanan PPID, SP4N LAPOR dan Call Center Sidoarjo 112 kepada ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo/Umsida yang mengikuti sosialisasi layanan keterbukaan informasi publik di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Umsida Selasa (24/6/2025).
Sosialisasi ini digelar sebagai langkah Pemkab Sidoarjo ingin meningkatkan pemerintahan yang transparan dan responsif lewat layanan tersebut. Sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam prosesnya.
Rektor Umsida Hidayatulloh yang membuka acara juga menyambut baik kerjasama seperti ini. Bahkan ia berharap tak hanya lbaga pendidikan yang digandeng, melainkan dikembangkan juga bekerjasama dengan elemen masyarakat Sidoarjo. Umsida akan membuka diri bagi semuanya yang bekerjasama membangun Sidoarjo. Umsida juga akan mensupport kebijakan dan program – program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergitas dari semuanya, mulai lembaga pendidikan, elemen masyarakat serta lainnya, pastinya akan bisa menjadikan Sidoarjo menjadi kabupaten yang lebih maju dan berdaya,” ucapnya.
Hidayatulloh menegaskan tugas pemerintah adalah memberikan layanan terbaik dan harus betul-betul bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat. Seperti halnya peran serta mahasiswa.
“Mahasiswa adalah generasi muda yang masuk dalam kelompok agen perubahan,” paparnya.
Disebutkan Hidayatulloh generasi muda, mahasiswa memiliki peran besar untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat.
Dengan demikian program-program pemerintah yang dijalankannya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita menemukan hal-hal dalam implementasi kebijakan pemerintah itu kok tidak sesuai dengan yang seharusnya maka disitulah pentingnya kehadiran generasi muda, termasuk mahasiswa,” tuturnya.
Hidayatulloh menyampaikan pula mahasiswa dituntut untuk berani bersuara. Berani bersuara bukan dalam artian melawan pemerintah, melainkan berani mengkomunikasikan dengan pemerintah ataupun anggota DPR jika menemukan implementasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.
“Mahasiswa punya peran untuk menyambungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat, maka forum ini menjadi penting bagaimana kita melek informasi, bagaimana kita menyuarakan kebaikan untuk semua,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo M Wildan mengatakan kegiatan seperti ini digunakan sebagai ruang belajar untuk mengajak mahasiswa ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.
Menurutnya peran mahasiswa penting dalam setiap pembangunan. Mahasiswa dapat sebagai kontrol dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah. “Kami berharap lewat kegiatan hari ini kita melek informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan,” terang alumnus UGM tersebut. [isa/aje]
