Surabaya (beritajatim.com) – Rencana pemerintah membangun Sekolah Garuda Internasional dan Sekolah Rakyat memicu perdebatan seputar kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga (Unair), Agie Nugroho Soegiono, menilai kebijakan ini sebagai pengakuan atas disparitas pendidikan yang lebar.
Ia mengatakan bahwa Sekolah Garuda dirancang untuk siswa unggul, sementara Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat kurang akses pendidikan. “Yang saya khawatirkan adalah, dikotomi ini akan semakin memperlebar kesenjangan pendidikan,” ujar Agie, Senin (21/4/2025).
Ia menekankan perlunya pemerintah fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dengan menyediakan roadmap pendidikan yang jelas dan berkelanjutan.
Agie juga menyoroti perubahan kurikulum yang sering terjadi setiap pergantian menteri. Ia menyebutnya sebagai poin kritis yang perlu diatasi agar siswa tidak menjadi objek percobaan.
Agie pun mempertanyakan efisiensi anggaran pembangunan sekolah baru, sementara banyak sekolah yang sudah ada namun membutuhkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi guru. “Seharusnya konsen pemerintah bukan membangun sekolah baru, tetapi memperbaiki sekolah yang sudah ada,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan alat untuk memperkuat perbedaan kelas. “Pendidikan tidak bisa semata-mata dilihat sebagai alat untuk dikapitalisasi, apalagi dengan fokus pada industri seperti beberapa tahun terakhir ini,” kritik Agie.
Di era kecerdasan buatan (AI), Agie menekankan pentingnya guru mengajarkan nilai dan pemikiran yang tak mudah tergantikan mesin. Ia menyarankan roadmap revitalisasi pendidikan yang komprehensif, meliputi kurikulum dan peningkatan kualitas guru.
Sebagai alternatif pembangunan sekolah baru bagi masyarakat kurang mampu, Agie mengusulkan agar anggaran diprioritaskan untuk beasiswa berbasis data kemiskinan terkini. [ipl/kun]
