Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang Muktamar ke-35 NU di Ponpes Tambakberas Jombang pada 27-31 Agustus 2026, persaingan bursa calon Ketua Umum PBNU mulai menghangat.
Salah seorang kandidat yang serius maju, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), terus membangun komunikasi dengan pengurus wilayah dan cabang NU untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui silaturahmi resmi kepada pemilik hak suara di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Muktamar.
Cucu KH Bisri Syansuri (salah seorang pendiri NU) itu mengatakan komunikasi dengan para pemilik suara sah semakin intensif dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Muktamar NU.
Gus Salam menegaskan keseriusannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Hingga saat ini, ia menyebut telah melakukan silaturahmi resmi ke 22 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
“Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah bersilaturahmi di 22 PWNU,” kata Gus Salam kepada wartawan di Surabaya, Senin (13/7/2026).
Mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur itu menegaskan seluruh agenda silaturahmi dilakukan melalui jalur organisasi yang resmi dengan tetap menghormati struktur kepengurusan di daerah.
“Alhamdulillah setiap kami bersilaturahmi itu selalu melalui PWNU-nya resmi. Artinya, tidak tidak pernah kami itu masuk ke daerah kemudian tanpa pamit minimal atau tanpa sepengetahuan PWNU setempat. Ini hierarki struktural,” jelas Gus Salam.
Ia menargetkan agenda silaturahmi dapat menjangkau sedikitnya 90 persen wilayah hingga awal Agustus mendatang.
Selain melakukan konsolidasi, Gus Salam juga mendesak PBNU segera memberikan kepastian mengenai legalitas kepengurusan daerah yang belum menerima surat keputusan (SK).
Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menghindari simpang siur terkait peserta yang memiliki hak suara maupun hanya hak berbicara dalam Muktamar NU. “Kami mendesak agar segera ada rilis tentang status PCNU, PWNU maupun PCINU di luar negeri yang punya hak suara di Muktamar atau hanya hak berbicara. Ini agar tidak ada simpang siur informasi dan agar mereka masing-masing juga segera tenang untuk mempersiapkan diri mengikuti Muktamar,” jelasnya.
Menurut Gus Salam, kejelasan status kepengurusan akan membantu seluruh peserta mempersiapkan diri menghadapi forum Muktamar secara lebih baik. “Kami memang ada kekhawatiran, SK kepengurusan ini sengaja mau dijadikan bargaining. Jika mau memilih calon tertentu baru akan dikeluarkan SK-nya. Semoga itu tidak benar terjadi seperti muktamar-muktamar sebelumnya. Kami mendesak PBNU jangan menyandera SK kepengurusan untuk kepentingan calon tertentu,” tegasnya.
Berdasarkan hasil silaturahmi ke berbagai daerah, Gus Salam mengaku menangkap aspirasi yang menginginkan perubahan kepemimpinan di PBNU.
Menurutnya, banyak pengurus wilayah dan cabang menyampaikan keinginan agar konflik internal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak kembali terulang. “Ya aspirasi perubahan yang spesifik itu tentang perubahan kepemimpinan. Karena yang mereka lelahkan dan yang mereka keluhkan itu adalah tentang konflik,” ujar Gus
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum tersebut akan menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus memilih Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya. (tok/aje)
