Sumenep (beritajatim.com) – Rencana dibukanya Sekolah Rakyat di Sumenep pada Agustus 2025, terhambat sepinya siswa yang mendaftar.
Hingga saat ini, masih belum terjaring para calon siswa yang akan masuk ke sekolah dengan sistem ‘boarding school’ (sekolah berasrama: red).
“Teman-teman pendamping PKH sudah turun ke lapangan, melakukan verifikasi anak-anak usia sekolah yang masuk kriteria calon siswa sekolah rakyat. Tercatat ada 18.370 anak. Tapi belum ada satupun yang mendaftar sebagai siswa di sekolah rakyat,” kata Ketua Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep, Hairullah, Jumat (11/07/2025).
Anak-anak yang memenuhi kriteria sebagai siswa di sekolah rakyat adalah anak usia sekolah yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil satu dan dua.
Desil satu merupakan kategori keluarga sangat miskin dengan pengeluaran per kapita/bulan < Rp 500.000. Sedangkan Desil dua merupakan kategori keluarga miskin dengan pengeluaran per kapita/bulan ± Rp 600.000 – Rp 700.000.
“Waktunya memang mepet. Ada yang sudah terlanjur masuk sekolah reguler. Ada juga yang orang tuanya keberatan, terutama untuk yang SD, kalau harus diasramakan,” ujar Hairullah.
Untuk mengefektifkan penjaringan calon siswa di sekolah rakyat, saat ini Pemkab Sumenep juga mengerahkan seluruh camat, kepala desa. Bahkan para penyuluh agama di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep di 27 kecamatan juga dilibatkan dalam menyisir anak-anak sesuai data desil satu dan dua dari DTSEN.
Sekolah rakyat Sumenep akan menempati gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan, sebelum gedung permanen sekolah rakyat di Desa Patean selesai dibangun. Di Desa Patean, sudah disiapkan lahan 10 hektar untuk gedung sekolah rakyat, lengkap dengan asramanya.
Rencananya, untuk sekolah rakyat di Sumenep akan dibuka dua jenjang pendidikan yakni SD dan SMP, masing-masing 50 siswa. Dengan demikian akan dijaring sebanyak 100 siswa di Sekolah Rakyat Sumenep. (tem/ted)
