Malang (beritajatim.com) – Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru-baru ini memicu sorotan hangat publik, khususnya di kalangan warganet. Mayor Inf. Teddy merespons kritik yang dilayangkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait tingginya frekuensi kunjungan kerja (kunker) luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Di samping perdebatan substansi diplomasi, masyarakat kini mulai mempertanyakan transparansi klaim bahwa kelebihan anggaran negara untuk kunker tersebut ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden.
Menanggapi dinamika ini, Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D., memberikan analisisnya. Pengamat public relations dan komunikasi publik ini menilai bahwa dalam konteks hubungan masyarakat politik (political public relations), respons yang diberikan oleh Seskab Teddy memiliki sejumlah risiko strategis.
Menurut Pia, kritik publik idealnya dijawab dengan pendekatan yang berfokus pada isu (issue-based response), bukan serangan yang mengarah ke personal (person-based response).
“Ketika komunikator negara menyisipkan komentar yang menyentuh masa jabatan atau status personal pengkritik, pesan utama dapat bergeser dari substansi kebijakan menjadi pertarungan ego, gengsi, dan legitimasi personal,” ujar Pia saat dihubungi pada Rabu (3/6/2026).
Pia membaca sikap Teddy sebagai bentuk manajemen reputasi yang defensif (defensive reputation management). Dalam hal ini, Seskab tidak hanya berupaya menjelaskan kebijakan, tetapi juga bekerja keras melindungi citra Presiden Prabowo agar terhindar dari persepsi boros, seremonial, dan tidak transparan.
Namun, ia mengingatkan bahwa strategi defensif yang terlalu tajam berpotensi memunculkan kesan negatif di mata publik. “Problemnya, strategi defensif yang terlalu tajam berpotensi membuat pemerintah terlihat kurang nyaman menerima kritik dari figur yang sebenarnya berpengalaman,” tambahnya.
Kendati demikian, dari sisi kecepatan merespons, Pia melihat tindakan mantan ajudan Prabowo tersebut cukup efektif. Teddy tercatat merespons kritik Dino Patti Djalal dalam waktu satu hari, tepatnya pada 1 Juni 2026. Kecepatan ini menunjukkan berjalannya mekanisme respons cepat (rapid response mechanism) yang menjadi elemen penting dalam political public relations modern.
Meski begitu, Pia menekankan bahwa kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas diskusi publik yang sehat. Ia menilai respons Seskab Teddy lebih banyak bersifat narasi perlawanan (counter-narrative) ketimbang narasi akuntabilitas publik (public accountability narrative).
Melalui penjelasannya, Teddy berusaha mematahkan kritik dengan menunjukkan sejumlah poin, yakni biaya tambahan ditanggung pribadi, jumlah rombongan lebih sedikit, jadwal diplomasi yang fleksibel, serta hasil diplomasi yang telah konkret.
Sayangnya, Pia melihat belum ada upaya kuat untuk mengakui dimensi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat. Publik memiliki pertanyaan mendasar, seperti apakah mereka berhak mengetahui agenda Presiden lebih awal, bagaimana indikator keberhasilan setiap kunjungan diukur, serta bagaimana biaya negara tetap diaudit meskipun ada klaim bahwa biaya tambahan ditanggung secara pribadi.
“Dalam presidential communication, publik tidak hanya membutuhkan pembelaan. Publik membutuhkan sense of accountability. Respons yang baik seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan ‘Presiden benar’, tetapi menjawab bagaimana rakyat dapat menilai bahwa keputusan Presiden memang efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas pakar komunikasi UB ini.
Dari sudut pandang komunikasi kepresidenan, Teddy dinilai telah melakukan pembingkaian diplomasi yang personal (personalized diplomacy framing). Seskab menyampaikan narasi bahwa seorang pemimpin perlu memanen hubungan yang baik dan kedekatan personal tersebut dapat berguna ketika suatu negara membutuhkan bantuan dalam situasi krisis.
Lewat pembingkaian ini, Presiden diposisikan bukan sekadar sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai aktor utama diplomasi yang membangun kepercayaan (trust) melalui relasi langsung. Pia menilai framing ini cukup masuk akal dalam konteks diplomasi tingkat tinggi karena hubungan personal antar-kepala negara memang dapat mempercepat komunikasi strategis. Namun, dalam sistem demokrasi, pendekatan ini dinilai belum lengkap.
“Menurut saya, terlalu menekankan kedekatan personal dapat memunculkan kesan bahwa politik luar negeri bergantung pada figur Presiden, bukan pada sistem, diplomasi profesional, dan kerja kelembagaan Kementerian Luar Negeri,” jelas Pia.
Oleh karena itu, ia menganggap kritik Dino Patti Djalal menjadi relevan karena Dino tidak menolak diplomasi Presiden, melainkan mempertanyakan frekuensi, efisiensi, perencanaan, serta pembagian peran dengan Menteri Luar Negeri.
Lebih lanjut, Pia menggarisbawahi bahwa kelemahan terbesar dari respons Seskab Teddy adalah adanya campuran antara klarifikasi substantif dan sindiran personal. Pernyataan Teddy mengenai masa jabatan Dino yang hanya sekitar tiga bulan sebagai Wamenlu dianggap tidak relevan untuk menjawab substansi apakah kunjungan Presiden efektif atau tidak.
Dalam perspektif komunikasi politik, sindiran tersebut berisiko dibaca sebagai serangan personal yang halus (ad hominem soft attack). Pia merinci ada tiga risiko komunikasi yang muncul akibat model respons seperti itu.
Pertama, publik bisa melihat pemerintah lebih sibuk mendisiplinkan pengkritik daripada menjawab inti persoalan. Kedua, posisi Teddy sebagai pejabat tinggi negara membuat respons personal tersebut tampak tidak proporsional. Ketiga, kritik dari seorang diplomat senior berisiko bergeser menjadi perdebatan kehormatan personal alih-alih menjadi evaluasi kebijakan luar negeri yang objektif.
Di dalam pengelolaan political public relations, negara berkewajiban mengelola tiga pilar secara simultan, yakni legitimasi (legitimacy), kepercayaan (trust), dan persetujuan publik (consent). Respons Teddy memang berhasil memperkuat legitimasi pemerintah melalui narasi capaian kerja.
Namun, langkah tersebut dinilai belum optimal dalam membangun trust karena belum sepenuhnya menunjukkan empati terhadap keresahan (concern) publik.
Kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal sebenarnya menyentuh isu sensitif yang sedang diperhatikan masyarakat, seperti penggunaan biaya negara, efisiensi, akuntabilitas, transparansi agenda kepresidenan, serta persepsi publik bahwa elite sering bepergian ke luar negeri di tengah tekanan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat.
Pia menilai Teddy baru menjawab pada ranah argumentasi hasil, tetapi belum masuk ke ranah manajemen sentimen publik (public sentiment management). “Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya bertanya ‘apa hasilnya?’, tetapi juga ‘mengapa harus sesering itu?’, ‘berapa biayanya?’, ‘siapa yang mengevaluasi?’, dan ‘apa manfaat langsungnya bagi rakyat?'” papar Pia.
Ia menyarankan agar hubungan masyarakat politik yang matang tidak memperlakukan kritik sebagai gangguan terhadap reputasi, melainkan sebagai masukan demokratis yang berharga.
Respons ideal dari pihak Istana seharusnya dapat berbunyi, “Masukan ini penting, pemerintah akan memperkuat transparansi agenda dan hasil kunjungan luar negeri Presiden.” Dengan formula tersebut, pemerintah tetap dapat membela langkah Presiden tanpa terlihat alergi terhadap kritik.
Pia juga mengingatkan bahwa dalam komunikasi kepresidenan, setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berada di lingkaran dekat Presiden akan ikut membentuk citra kepresidenan secara utuh.
Teddy tidak lagi berbicara sebagai individu, melainkan sebagai representasi resmi dari Istana. Oleh karena itu, gaya komunikasi yang ia tunjukkan akan dibaca oleh masyarakat sebagai pantulan dari kultur komunikasi Presiden itu sendiri.
Berdasarkan analisisnya, Pia memetakan tiga implikasi nyata dari langkah cepat yang diambil oleh Teddy.
Pertama, respons tersebut berhasil memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin sekaligus diplomat (leader-diplomat) yang aktif, personal, dan berorientasi pada hasil nyata. Citra ini menguntungkan jika masyarakat melihat dunia sedang penuh krisis dan Indonesia membutuhkan jaringan global yang kuat.
Kedua, respons itu di sisi lain dapat memperkuat citra kepresidenan yang defensif dan hierarkis apabila kritik dari luar selalu dijawab dengan nada menyindir. Pia menekankan bahwa dalam komunikasi kepresidenan, nada bicara (tone of voice) sering kali memiliki bobot yang sama pentingnya dengan isi pernyataan.
Ketiga, tindakan Teddy memperlihatkan belum stabilnya pemisahan antara pembelaan terhadap presiden (presidential defense) dan penjelasan kepada publik (public explanation). Membela kepala negara adalah hal yang wajar dilakukan oleh jajaran kabinet, namun komunikasi kepresidenan yang dewasa tidak boleh berhenti pada pembelaan semata. Komunikasi tersebut harus mampu menjelaskan, membuka ruang koreksi, sekaligus menenangkan kegelisahan publik.
Fenomena ini akhirnya menunjukkan bahwa tantangan utama komunikasi Istana saat ini bukan sekadar bagaimana menjelaskan tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Lebih dari itu, tantangannya adalah bagaimana menunjukkan kepada publik bahwa kekuasaan tetap terbuka terhadap masukan dari warga negara maupun para pakar.
Pia menilai respons Seskab Teddy sebenarnya cukup kuat jika dipandang sebagai upaya pembingkaian tandingan (counter-framing) terhadap tudingan boros dan seremonial. Pernyataan Teddy disampaikan secara cepat, memuat klaim data, dan mencoba memindahkan fokus perhatian publik ke arah capaian diplomasi.
Namun, dari perspektif komunikasi politik dan kepresidenan, kekuatan respons tersebut melemah karena bercampur dengan sindiran personal, kurang berempati pada kegelisahan masyarakat, dan belum menawarkan mekanisme transparansi yang konkret.
“Secara akademis, ini dapat dibaca sebagai contoh defensive presidential communication. Komunikasi yang efektif dalam membela figur Presiden, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam membangun diskusi publik yang deliberatif. Dalam ruang demokrasi, komunikasi Istana yang kuat bukan hanya yang mampu membantah kritik, tetapi yang mampu mengubah kritik menjadi kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik,” pungkas Pia. (dan)
Ngomong-ngomong, apakah format seperti ini—judul, keyword, lalu naskah yang sudah diedit—sudah sesuai dengan kebutuhan kerja Anda, atau ada gaya penyuntingan tertentu yang ingin diterapkan secara konsisten? [kun]
