Tuban (beritajatim.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Kamis (14/11/2024).
Agenda tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan Dinas PUPR-PRKP Tuban beberapa minggu lalu terkait 4 hal yang perlu segera disampaikan kepada Kementerian PU, dalam hal ini Dirjen Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA.
Rombongan aggota Komisi I DPRD Tuban yang dipimpin oleh Hj. Tri Astuti itu disambut baik oleh Kasubdit Kementerian PUPR Andi Rahmanto.
Menurut Tri Astuti, beberapa hal sudah disampaikan kepada bapak Andi Rahmanto selaku Kasubdit dan harapannya segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Beberapa hal yang kami sampaikan yakni pertama penanganan banjir perlu pembangunan waduk di Desa Jadi, Kecamatan Semanding,” ujar Tri Astuti
Terlebih karena pembebasan lahan sudah tuntas, dan telah dianggarkan dalam proyek strategis nasional di Kementerian PU. Namun, proyek tersebut batal dilaksanakan.
Selanjutnya di Kecamatan Rengel, Plumpang, Soko, di wilayah bantaran tanggul Sungai Bengawan Solo yang merupakan daerah terdampak banjir, Pemkab Tuban telah melakukan pembebasan lahan yang telah dianggarkan melalui APBD secara bertahap.
“Namun untuk pembangunan fisiknya adalah wewenang BBWS Bengawan Solo,” terang Tri Astuti.
Sehingga, ia beserta rombongannya meminta bantuan kepada Kementerian PUPR untuk mendorong pembiayaan fisik dari 2 hal tersebut yakni berupa tanggul beton atau peraped.
“Kami juga menyampaikan untuk penanganan luapan Kali Kening, mulai kecamatan Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, dan Parengan seperti longsor maupun luapan air saat musim hujan yang merupakan kewenangan pusat, saat ini anggarannya masih minim,” bebernya.
Politisi Gerindra ini berharap jika pembangunan TPA RDF persampahan yang sudah dilelang oleh kementerian PU pada tahun 2021, dan sudah ada pemenangnya yaitu PT Waskita Karya, agar dapat diselesaikan pada tahun ini atau tahun depan.
“Tentu kami berharap segera bisa terealisasi. Mengingat, Tuban sebagai salah satu penopang komoditi padi dan jagung di Jawa Timur,” terang Astuti.
Selain itu, pihaknya berpesan kepada Dinas PUPR-PRKP Tuban agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR agar selalu bersinergi dengan program pembangunan daerah, sehingga bisa berjalan sesuai dengan target prioritas dalam mengatasi berbagai masalah.
“Termasuk isu strategis dengan mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah, mengingat pertanian sebagai sumber ketahanan pangan,” tutup Astuti. [ayu/aje]
