Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura menjadi prioritas seiring dengan tingginya kebutuhan layanan darurat di kawasan tersebut.
Saat ini, ketersediaan sarana berupa damkar di wilayah setempat hanya terdapat 1 unit armada damkar plus 2 unit mobil penyuplai. Terlebih keberadaan armada tersebut terpusat di wilayah perkotaan, sehingga peristiwa kebakaran di wilayah pantura relatif sulit teratasi karena membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari wilayah kota untuk tiba di lokasi kejadian di Pantura.
Bahkan konsep yang sempat dibahas, rencana pembangunan pos damkar tidak hanya satu titik di wilayah tertentu, tetapi di setiap daerah pemilihan alias dapil (5 dapil berbeda) direncakan memiliki satu pos damkar guna mempercepat respon penanganan kebakaran di wilayah setempat.
“Rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, ketika kami menjabat sebagai Ketua Komisi 1 sejak empat tahun lalu sudah sempat dibahas. Bahkan pos damkar bukan hanya di selatan atau pantura, tapi per dapil atau satu pos per tiga kecamatan,” kata Ali Masykur, Minggu (28/6/2026).
Hanya saja rencana tersebut urung direalisasikan seiring dengan adanya beragam kendala, di antaranya pandemi Covid-19 serta penyesuaian anggaran. Sehingga kondisi tersebut belum dapat menjadi prioritas dan menyebabkan realisasi pembangunan pos damkar tertunda hingga saat ini.
“Dari awal kami sudah mengkaji jika jarak tempuh armada damkar dari pusat kota memang cukup jauh, dan itu juga menjadi kebutuhan masyarakat, terutama ketika terjadi kebakaran di wilayah Pantura,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.
Tidak hanya itu, pihaknya menilai jika keberadaan armada damkar tidak hanya dimiliki pemerintah daerah saja, tatapi juga bisa melalui pihak swasta. “Hemat kami, solusi kedepan armada damkar itu tidak hanya dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga bisa melibatkan para dermawan maupun CSR,” ungkapnya.
“Artinya bantuan itu tidak hanya diperuntukkan bagi masjid atau fasilitas lainnya, tetapi juga bisa untuk damkar yang sangat penting bagi kemaslahatan masyarakat, apalagi hal ini sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya menegaskan tetap memperjuangkan melalui pembahasan anggaran daerah. “Memang saat ini keterbatasan fiskal saat ini masih menjadi tantangan utama, tapi kedepan kami akan tetap memperjuangkan,” imbuhnya.
“Tidak kalah penting kami juga berharap agar pemerintah daerah dapat kembali mengkaji prioritas pembangunan pos damkar di wilayah Pantura, mengingat tingginya kebutuhan layanan darurat di Pamekasan, khususnya di wilayah Pantura,” pungkasnya. [pin/ted]
