Jember (beritajatim.com) – Luluk Nur Hamidah, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, menyodorkan sederet program untuk perempuan dan anak, termasuk untuk kaum ibu yang bekerja menghidupi keluarga dan perempuan hamil.
“Kesejahteraan ibu penting, khususnya kami meng-address untuk ibu yang bekerja. Kita sudah punya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Maka kami akan pastikan ibu yang bekerja akan mendapatkan cuti yang sangat layak,” kata Luluk, usai bertemu dengan kader perempuan PKB, di GOR Garuda, Kabupaten Jember, Kamis (3/10/2024).
Cuti layak ini dibutuhkan setelah melahirkan, sehingga anak pada usia seribu hari pertama benar-benar dalam kondisi terbaik. “Termasuk yang terkait dengan cuti ayah. Kami pastikan kita akan segera punya peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait kesejahteraan ibu dan anak,” kata Luluk.
“Pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa ibu hamil akan mendapatkan bantuan makanan bergizi. Maka kami akan siapkan skema yang lain. Misalkan terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis, kami bikinkan cek risiko pertama atau early warning system, sehingga tidak ada lagi risiko saat hamil dan melahirkan karena terdeteksi sejak awal,” kata Luluk.
Luluk menjanjikan pelayanan kesehatan yang langsung menemui ibu hamil yang membutuhkan. “Pelayanan langsung ketuk pintu. Jadi tidak menunggu ibu hamil datang ke puskesmas. Tapi petugasnya yang harus datang berdasarkan catatan dan rekap,” katanya.
Menurut Luluk, langkah ini penting. “Karena banyak yang tidak terselamatkan, karena ibu itu telat memeriksakan diri ke puskesmas dan tidak ketahuan kalau punya risiko. Tapi kalau kita punya sistem untuk cek dini, maka ini yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah,” katanya.
Selebihnya adalah dukungan penyediaan dana untuk ibu rumah tangga yang harus menanggung beban kehidupan sehari-hari yang berat. “Kami akan siapkan insentif Rp 1 juta. Kami akan cek apakah bisa satu bulan atau satu tahun. Tapi pemerintah hanya bisa dibagi terminnya per tiga bulan Rp 1 juta. Sehingga dalam satu tahun mungkin hampir Rp 3-4 juta,” kata Luluk.
Sementara untuk pendidikan anak-anak, Luluk ingin memastikan tak ada lagi anak yang tak bersekolah karena faktor ekonomi. “Yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi adalah pendidikan SMA dan SMK. Maka kami punya tekad harus 100 persen angka partisipasi SMA dan SMK pada 2025,” katanya.
“Kami sudah siapkan skema untuk bantuan seragam gratis bagi siswa baru. Jangan sampai niat sekolah ada, tapi mundur karena seragamnya tidak ada. Ini yang harus kita tuntaskan sambil mendukung industri tekstil juga berjalan,” kata Luluk. [wir]






