Jember (beritajatim.com) – Persoalan status lahan Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember akan diselesaikan pada 2025. Pemerintah Kabupaten Jember sudah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kebijakan dari kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Hendy Siswanto, calon bupati petahana nomor urut 1, dalam debat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati putaran kedua pemilihan kepala daerah, Ball Room Cempaka Hill, Kabupaten Jember, Sabtu (9/11/2024) malam.
“Bandara Notohadinegoro merupakan fasilitas transportasi yang diperlukan dan harus dipertahankan pemanfaatannya,” kata Hendy.
Hendy menyatakan sudah berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ketahanan Nasional RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Badan Pertanahan Nasional, PT Perkebunan Nusantara 1, Perum Angkasa Pura 1, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ada beberapa hal yang dilakukan antara upaya penyelesaian status penguasaan lahan, pembangunan landasan pacu, pengembangan infrastruktur bandara, dan operasional lainnya.
Penyelesaian status lahan menjadi prioritas, karena Bandara Notohadinegoro berdiri di atas lahan yang menjadi hak guna usaha PTPN 1 Regional 5 (dulu bernama PTPN XII). “Sudah tercapai kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jatim, dan PTPN,” kata Hendy.
Selain itu, Pemkab Jember telah mempersiapkan desain dan perizinan pperasinal bandara setara nasional dan internasional. “Juga mempersiapkan regulasi pengelolaan bandara melalui peraturan bupati, menjalin MOU (nota kesepahaman) dengan PT Angkasa Pura sehubungan dengan pengelolaan bandara, dan bekerjasama dengan vendor maskapai penyedia angkutan udara,” kata Hendy.
“Hasilnya saat ini pengalihan status lahan sudah menemukan kesepahaman di antara semua pihak dan akan direalisasikan insyaallah pada 2025. Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasana sudah bisa dilakukan setelah alih status lahan itu selesai,” kata Hendy.
Selain untuk mempermudah ibadah haji dan umrah, Hendy mengatakan, bandara tersebut merupakan potensi luar biasa untuk menunjang sektor pariwisata dan mendongkrak investasi. “Pemkab Jember dan semua harus memiliki komitmen, mempunyai semangat luar biasa untuk mempertahankan bandara, agar terus bisa eksis ke depan dan lebih baik untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Mendengar penjelasan itu, Muhammad Fawait, calon bupati nomor urut 2, mengingatkan, bahwa bandara di Jember lebih dulu ada dibandingkan Bandara Banyuwangi. “Hari ini di Bandara Banyuwangi, (penerbangan) dari Jakarta sudah ada. Sebulan yang lalu (penerbangan) luar negeri, sudah dari China,” katanya.
Fawait menyebut Bandara Notohadinegoro Jember antara hidup dan mati. “Akhirnya investasi di Jember hari ini turun drastis. Bahkan di data BPS (Badan Pusat Statistik), investasi di sektor riil pada 2023 turun tajam: 51,94 persen. Ini mengakibatkan lapangan pekerjaan tidak terbuka, pengangguran relatif tinggi, dan kemiskinan semakin tinggi dibanding era Ibu (Bupati) Faida,” katanya.
Fawait berjanji ke depan akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghidupkan bandara dengan membuka penerbangan dari Jakarta atau Bali.
Menanggapi itu, Hendy menegaskan kembali persoalan pembebasan lahan bandara yang selama ini menjadi kendala. “Pembebasan lahan tidak sederhana. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan, tidak boleh ada lahan yang terkurangi dari milik pemerintah,” katanya.
“Lahan Bandara Notohadinegoro adalah lahan milik PTPN 1 Regional 5. Jadi itu harus ada ganti ruginya. Pemerintah Kabupaten Jember tentunya harus menyiapkan anggaran tersebut,” kata Hendy.
Hendy memilih berhati-hati dalam mengembangkan bandara dengan menggunakan APBD, mengingat potensi kerugian operasional bandara masih cukup besar.
“Uang rakyat jangan dibikin main-main. Jadi kita harus menginvestasikan yang jelas. Kalau hanya membuat bandara berjalan (asal beroperasional, red) saja, rugi. Uangnya siapa? Yang naik (pesawat) siapa? Itu harus dihitung cermat. Ada feasibility study, ada detail engineering design, sehingga komplet biayanya, ada sasaran dan pengembalian yang jelas,” kata Hendy.
Hendy menegaskan, periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman akan menjadi periode istimewa bagi pengembangan bandara.
Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman diusung PDI Perjuangan, dan didukung dua partai non parlemen yakni Partai Ummat dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Lawan debat mereka, Muhammad Fawait-Djoko Susanto diusung tujuh partai parlemen di DPRD Jember, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Golkar, PAN, dan PPP. Selain itu ada tujuh partai nonparlemen yang juga mendukung.
Tema besar debat putaran kedua adalah Strategi dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik, Tata Kelola Regulasi dan Birokrasi, dengan subtema hak asasi manusia; manajemen birokrasi; korupsi, kolusi, nepotisme; infrastruktur publik; dan transportasi dan informasi. [wir]
