Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah (korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG, sekaligus peningkatan pelayanan dan kinerja SPPG.
Bupati Subandi mengatakan, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan makanan. Program tersebut juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas generasi penerus bangsa.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.
Subandi menjelaskan, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai dinamika yang harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan serta komunikasi kepada masyarakat.
Karena itu, monitoring dan evaluasi dinilai penting untuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Bupati Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan nyata. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui koordinasi, tetapi juga harus memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standard operating procedure (SOP), termasuk memenuhi kelengkapan perizinan sebelum kegiatan berjalan.
Ia meminta SPPG yang proses perizinannya belum selesai segera menuntaskannya.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Subandi juga meminta penguatan pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG agar memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Ia mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak. Jika ditemukan bahan dengan kualitas yang tidak memenuhi standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak digunakan dalam proses penyediaan makanan.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Pengawasan, lanjut Subandi, harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Setiap proses harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar kualitas dan keamanan makanan benar-benar terjamin.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Sidoarjo berencana membentuk satuan tugas (satgas) tingkat Kabupaten Sidoarjo. Satgas tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan secara lebih terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.
Selain bahan makanan dan proses pengolahan, Subandi meminta kondisi sanitasi seluruh SPPG turut diperiksa. Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya tetap perlu dicek kembali untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan memenuhi kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Bupati Subandi berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal agar program MBG berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan program strategis MBG membutuhkan tanggung jawab bersama, khususnya para pengelola SPPG yang menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. [isa/but]
