Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Mundjidah Wahab meminta penyelenggara pemilu menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya tidak ingin sampai mendengar ada penyelenggara pemilu yang bermain mata dengan para peserta pemilihan umum.
Demikian ditegaskan Mundjidah Wahab saat menghadiri pelantikan 918 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di GOR Merdeka Jl KH Abdurrahman Wahid Jombang, Selasa (24/1/2023). “Saya berharap jaga amanah, jaga kepercayaan itu. Jangan sampai nanti terdengar di telinga kita bahwa ada penyelenggara pemilu yang bermain mata dengan para peserta (pemilihan umum),” kata Bupati Mundjidah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 918 PPS itu dilakukan oleh Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jombang Athoillah. Dalam kesempatan itu, Athoillah juga menekankan netralitas dan kepatuhan PPS dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara. “Netralitas harus dijaga,” ujar alumnus Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab kembali menandaskan, sebagai penentu suksesnya pemilu 2024, PPS harus berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Caranya, memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, PPK dan PPS harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tugas yang diamanahkan oleh negara.
[berita-terkait number=”3″ tag=”kpu-jombang”]
Putri pendiri NU KH Wahab Chasbullah ini juga mewanti-wanti agar anggota PPS agar bekerja dengan jujur, disiplin, serta saling koordinasi. Dengan begitu, seluruh persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. “Sebagai perpanjangan tangan dari KPU, PPS memegang peranan yang strategis dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang demokratis,” ujarnya.
Seperti diberitakan beritajatim.com sebelumnya, hasil seleksi PPS pemilu 2024 di Kabupaten Jombang ini sempat menuai protes. Bahkan, ada yang menuding ujian seleksi PPS yang dilakukan KPU hanya sebatas formalitas. Semua sudah setingan. Itu karena ada peserta yang mengantongi nilai tinggi dalam ujian CAT (Computer Assisted Test), tapi justru tidak lolos.
Protes keras itu dilintarkan oleh Didik Sudarjono, peserta asal Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh. Warga Karangpakis Kecamatan Kabuh ini menjalani seleksi melalui CAT (Computer Assisted Test) dan wawancara. Walhasil, dalam tes CAT Didik mendapatkan nilai peringkat pertama dari enam peserta. Skornya 101.
Selanjutnya, Didik memasuki tahap tes wawancara. Tes kedua, dia mendapatkan nilai kisaran 70-80. Meski Didik mengakui secara rincinya tidak disampaikan kepada peserta. “Saya harusnya lolos tiga terbaik. Namun justru yang lolos adalah peringkat 2,3 dan enam. Padahal mereka nilai CAT di bawah saya,” katanya, Jumat (20/1/2023.
Didik menuding KPU Jombang tidak transparan dan tidak fair. Alasannya, hasil tes wawancara tidak dipublikasikan ke peserta. Lalu KPU juga tidak mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak peserta. “Saya pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2009, anggota PPS pada Pemilu 2014 dan anggota PPD Pemilu 2019,” kesalnya.
Namun Ketua KPU Jombang Athoillah membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya, seleksi PPS itu merupakan rangkaian dari administrasi, tes tulis (CAT) dan wawancara. Sehingga CAT buka penentu akhir lolos tidaknya peserta. “Karena tes melalui CAT dan soalnya dari KPU pusat. Jadi kami sudah melakukan proses seleksi PPSI ini sesuai dengan prosedur,” katanya. [suf/ted]
