Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto percaya diri serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021 akan bisa maksimal.
“Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di atas 90 persen, sehingga kinerja OPD betul-betul optimal agar percepatan menuju Jember Bangkit, melalui sinergi dan kolaborasi bisa berjalan beriringan dengan akselerasi atau percepatan yang optimal pula,” kata Hendy, dalam sidang paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, di gedung DPRD Jember, Senin (11/10/2021).
Usai sidang paripurna, Hendy mengatakan kepada wartawan, serapan APBD 2021 harus digenjot, karena efektif tahun anggaran berjalan tersisa dua bulan. “Kami tingkatkan pengawasan. Wajib (serapan 90 persen). Sayang kalau (anggaran) tidak dihabiskan. Kalau saya (serapan) harus lebih dari 90 persen. Menghabiskan uang masa tidak bisa,” katanya.
Oktober ini, lelang untuk proyek pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak akan dimulai. “Pekerjaan-pekerjaan besar harus dilewati dengan perencanaan dulu. Kita waktu mendesain di awal, jangankan perencanaan, APBD saja tidak punya mau bagaimana. Harus dipahami dari sana dulu,” kata Hendy.
Saat Hendy dilantik menjadi bupati pada 26 Februari 2021, Kabupaten Jember memang belum memiliki Peraturan Daerah APBD. Ini sama dengan tahun anggaran 2020. Saat itu, pembangunan dikelola dengan menggunakan peraturan kepala daerah dan bukan peraturan daerah. Alhasil pembangunan di Jember mengalami sekian keterbatasan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”apbd-jember”]
“Kami tidak punya APBD, tidak punya duit, mau mengerjakan apa? Begitu kami merencanakan sesuatu, kami bikin perencanaannya dulu, tahapan-tahapan. Kalau langsung mengerjakan fisik, kami juga bisa sebenarnya. Tapi itu tidak boleh, harus ada perencanaannya. Setelah perencanaan baru mulai tender,” kata Hendy.
Normalnya, APBD 2021 harus sudah disepakati bersama oleh bupati dan DPRD paling lambat pada 30 November 2020. Namun APBD 2021 praktis baru mulai dilaksanakan pada 1 Mei. “Ini sebab akibat dari (pemerintahan) yang sebelumnya,” kata Hendy.
Hendy tidak punya target besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). “Yang penting tahun depan harus ada anggaran cukup untuk gaji pada Januari,” katanya. [wir/suf]
