Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menandatangani pakta integritas.
“Saya sampaikan pada Senin, OPD akan memaparkan semua target mereka, berapa program dan apa yang akan mereka lakukan selama tiga bulan ke depan, anggaran berapa yang mereka harus serap,” kata Fawait, usai sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Jember, Jumat (2/1/2026).
Pakta integritas pelaksanaan APBD itu akan menjadi dasar evaluasi tiga bulanan. Fawait meminta bantuan DPRD Jember untuk memerankan fungsi pengawasan dan membantu evaluasi tersebut.
“Nanti ada empat kali evaluasi. Sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Nasional, evaluasi OPD per tiga bulan. Kalau hasilnya sangat baik atau sangat jelek, maka enam bulan dia bisa digeser kalau tidak sesuai,” katanya.
Keputusan mengevaluasi OPD itu tak lepas dari pelaksanaan pembangunan pada 2025. Fawait mengaku menerima laporan besaran sisa lebih penggunaan (silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp 400-500 miliar.
DPRD Jember menilai besarnya silpa tak lepas dari banyaknya proyek yang tidak terselesaikan karena baru dilaksanakan jelang akhir tahun. “Yang terjadi kemarin kan menumpuk di akhir. Saya enggak mau menyalahkan siapapun. Anggaplah itu bahan evaluasi kita untuk tahun 2026,” kata Fawait.
Fawait menilai berapapun nominalnya, ada dua pemaknaan silpa, yakni pekerjaan rumah dan sekaligus memperluas ruang fiskal Pemkab Jember pada 2026. “Pada 2026 saya setuju. infrastruktur kita dorong di awal lebih besar lagi, supaya tidak menumpuk di akhir,” katanya.
Di tengah masih besarnya angka silpa, Fawait senang dengan capaian ikhtiar kemandirian fiskal. “Kemandirian fiskal itu sudah on the track dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang awalnya 2026 mencapai Rp 1 triliun, hari ini sudah tembus di angka psikologis Rp 1 triliun,” katanya.
Namun Fawait merasa angka itu belum cukup. “Komitmen kami hari ini meningkatkan PAD tembus di angka psikologis Rp 1 triliun tanpa menaikkan pajak. Yang kita lakukan adalah menurunkan pajak. Contohnya menurunkan retribusi pasar atau karcis pasar kembali semula. Kita sempat memberikan insentif fiskal yaitu adalah penggratisan parkir sampai Agustus,” katanya.
“Tentu ke depan salah satu instrumen yang ingin kita dorong sekali lagi adalah mengoptimalkan dulu yang ada. Kebocoran-kebocoran pajak harus kita tutup. Kalau kebocoran kita enggak tutup, mau kita inovasi sebagaimana baiknya, tetap saja nanti hasilnya enggak maksimal,” kata Fawait.
Menutup kebocoran pajak, menurut Fawait, tidak berarti menaikkan nominal pajak yang akan memberarkan masyarakat. “Saya yakin kok lima tahun ke depan, PAD di kisaran Rp1,3-1,5 triliun. Kita mampu untuk itu,” katanya.
Fawait pernah menjadi Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi pendapatan. Pengalamannya ini akan digunakan untuk mencapai target PAD.
Fawait berharap pada perayaan usia 100 tahun Kabupaten Jember pada 2029 angka kemiskinan masyarakat bisa diturunkan di bawah 200 ribu orang. “Itu angka psikologis yang 10 tahun belum pernah kita capai,” katanya. [wir]
