Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Senin (30/3/2026).
Dalam nota pengantarnya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD, Forkopimda, serta seluruh stakeholder atas dukungan dan sinergi selama tahun 2025,” ujarnya.
Dari sisi keuangan daerah, pelaksanaan APBD Bondowoso tahun 2025 menunjukkan capaian tinggi. Total anggaran sebesar Rp2,002 triliun terealisasi Rp1,976 triliun atau 98,67 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 92,62 persen dari target.
Untuk belanja daerah, dari anggaran Rp2,099 triliun terealisasi Rp1,927 triliun atau dengan tingkat penyerapan 91,83 persen. Adapun pembiayaan daerah terealisasi Rp96,69 miliar.
Secara makro, kinerja pembangunan Bondowoso menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,32 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,87 persen.
Perekonomian daerah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp16,65 triliun, sedangkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp28,56 triliun.
Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menurun. Indeks gini turun dari 0,333 pada 2024 menjadi 0,271 pada 2025, menandakan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah pengangguran berkurang signifikan. Sepanjang 2024–2025, pengangguran menurun sebanyak 4.716 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 3,63 persen menjadi 2,55 persen. “Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar tiga orang masih menganggur,” jelasnya.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso tahun 2025 mencapai 71,72 atau meningkat 0,50 poin dibanding tahun sebelumnya, dan kini berada pada kategori tinggi.
Bupati menjelaskan capaian tersebut sejalan dengan tema pembangunan 2025, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan difokuskan pada pemerataan pendapatan, peningkatan layanan publik, daya saing daerah, kualitas lingkungan hidup, serta penguatan SDM.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak ketiga melalui berbagai program kolaboratif.
Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah ke depan. “Kami terbuka terhadap kritik dan saran sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (awi/kun)
