Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mencanangkan program kependudukan “Tondo Welas” (Tanda Cinta) pada Jumat (7/3/2025) di Kecamatan Purwoharjo. Program ini bertujuan membantu warga kurang mampu yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk) dengan mendatangi langsung rumah mereka untuk proses pembuatan dokumen.
Program ini menyasar warga yang belum memiliki dokumen lengkap dan telah masuk dalam database Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK), dengan proses pembuatan dokumen yang dilakukan secara proaktif oleh pemerintah.
Dalam layanan ini, warga miskin tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen adminduk. Petugas akan mendatangi rumah mereka untuk mengurus dan mencetak dokumen seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Kartu Keluarga (KK), yang kemudian akan diantar langsung ke rumah penerima.
“Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap,” ujar Bupati Ipuk di sela kegiatan Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa) di Desa Glagahagung dan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore (7/3/2025).
Ipuk menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga miskin memiliki dokumen kependudukan yang valid tanpa harus bersusah payah mengurus sendiri. “Jadi warga tidak perlu kemana-mana. Tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu, petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya. Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah,” tambahnya saat menyerahkan dokumen adminduk kepada warga kurang mampu di lokasi tersebut.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelaraskan data dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta sejumlah OPD lain untuk memetakan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
“Kita sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum dimiliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa,” jelas Ustadi.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses warga miskin terhadap berbagai layanan sosial dan publik. “Misalnya, saat sakit dan harus dirawat di RS, mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap,” katanya.
Pada pelaksanaan tahap pertama, sebanyak 1.289 dokumen telah berhasil diselesaikan, mencakup KK, KTP, dan KIA. Program ini mendapat sambutan positif dari warga, salah satunya Katini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo. Wanita paruh baya yang hidup sebatang kara ini terharu saat menerima KK dan akta kelahiran yang telah dibuatkan oleh pemerintah.
“Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan,” ujar Katini dengan penuh haru. [alr/beq]
