Jember (beritajatim.com) – Badan usaha milik desa bersama (bumdesma) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, didorong untuk memperluas variasi bisnis mereka sebagai upaya pengendalian inflasi. Mereka juga diarahkan bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mendistribusikan bahan pokok.
Bumdesma sempat berjasa mengendalikan inflasi di Jember dengan mendistribusikan bibit cabai kepada masyarakat dua tahun lalu.
“Bumdesma memiliki kelompok-kelompok beririsan, seperti usaha simpan pinjam yang memiliki banyak anggota yang bisa ‘difungsikan’ sebagai petani atau menanam lahan dengan bibit cabai,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember Adi Wijaya, Rabu (29/1/2025).
Sejak transformasi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) menjadi bumdesma, DPMD Jember kini membuka ruang lebih lebar untuk bumdesma agar membuka unit-unit usaha baru sesuai potensi di wilayah masing-masing.
Dari 31 kecamatan, hanya kecamatan Ambulu, Tempurejo, Kaliwates, Sumbersari, Patrang yang tidak memiliki bumdesma. Lima kecamatan tersebut dianggap memiliki ciri perkotaan berdasarkan kategorisasi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
Ada 26 bumdesma eks program PNPM di 26 kecamatan di Jember yang masing-masing merepresentasikan potensi desa-desa dalam satu kecamatan. “Kami tekankan dalam bingkai upaya pengendalian inflasi,” kata Adi.
Sejumlah bumdesma masih melaksanakan bisnis simpan pinjam. Namun beberapa di antaranya sudah mulai membuka beberapa unit usaha seperti kredit barang elektronika, jasa alat tulis kantor, pertokoan, bahan pokok penting (bapokting).
“Variasinya sudah mulai berkembang. Tugas kami terkait instrumen tata kelola atau manajemennya. Ini yang kami harap ada sinergi antara bumdesma dan Pemkab Jember,” kata Adi.
Bahkan, lanjut Adi, Pemkab Jember meminta 26 bumdesma untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi melalui penyediaan bapokting
Menurut Adi, bumdesma adalah potensi yang harus dikembangkan. Selama ini DPMD Jember dipandu oleh DPMD Jawa Timur dan akademisi untuk mengembangkan bumdesma.
“Memang ada pergeseran tata kelola pada saat mereka menjadi bumdesma, dan saya pikir tantangan ini dihadapi bumdesma secara nasional. Kami tetap mencari bentuk yang paling pas supaya bumdesma bisa dikelola profesional,” kata Adi. [wir]
