Kediri (beritajatim.com) – Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Mojoroto untuk tahun 2027 resmi dimulai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pada Senin (9/2/2026).
Forum strategis yang digelar di Gedung Serbaguna Kelurahan Bandar Lor ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan usulan pembangunan dengan prioritas Pemerintah Kota Kediri.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan bahwa Musrenbang memiliki peran fundamental dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama agar program yang dicanangkan bersifat solutif.
“Melalui Musrenbang ini, kita bersama-sama bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kecamatan Mojoroto, menggali potensi wilayah yang dimiliki, serta menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Mbak Wali menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kediri saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Peningkatan layanan publik pada dua bidang tersebut menjadi barometer keberhasilan pembangunan sosial di tingkat kecamatan.
“Warga bisa menyampaikan apa saja yang perlu diperbaiki, baik sarana prasarana pendidikan maupun layanan kesehatan, sehingga peningkatan kualitas SDM dapat benar-benar dirasakan,” jelasnya.
Selain aspek sosial, perhatian serius juga diarahkan pada sektor infrastruktur fisik. Wali Kota termuda ini meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan kondisi wilayah yang membutuhkan penanganan mendesak, seperti drainase yang belum memadai untuk mencegah genangan, perbaikan jalan rusak, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pemeliharaan jembatan.
Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM juga menjadi pilar utama. Mbak Wali menekankan pentingnya mengangkat warga usia produktif, khususnya dari kelompok ekonomi desil satu hingga lima, agar menjadi lebih berdaya secara finansial.
“Kita ingin mengangkat warga yang belum mampu menjadi lebih berdaya. UMKM milik warga usia produktif, khususnya pada kelompok desil satu sampai lima, harus kita prioritaskan melalui pendampingan dan pelatihan agar produknya berkualitas dan dikenal luas,” tegas Mbak Wali.
Di sisi lain, kualitas layanan publik di kantor-kantor pemerintahan tingkat bawah tidak luput dari pantauan. Mbak Wali menginstruksikan agar sarana dan prasarana di kantor kelurahan serta kecamatan harus lengkap dan layak guna menciptakan pelayanan yang optimal dan ramah bagi warga.
Mengingat adanya keterbatasan anggaran daerah, Mbak Wali mengingatkan agar tim perencana dan masyarakat mampu menyusun program secara cermat, selektif, dan inovatif. Skala prioritas harus menjadi acuan utama dalam menentukan usulan yang akan didanai.
“Karena anggaran terbatas, kita harus menentukan skala prioritas secara tepat agar program pembangunan tahun 2027 dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Melalui Musrenbang ini, Wali Kota Kediri berharap dapat dihasilkan draf kegiatan pembangunan yang berkualitas, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kecamatan Mojoroto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Camat Mojoroto Abdul Rahman, lurah se-Kecamatan Mojoroto, serta berbagai unsur perwakilan masyarakat. [nm/ian]
