Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah melalui inovasi dan efisiensi, meski menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso yang membahas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2025).
Dalam pidatonya, Bupati Hamid menjelaskan bahwa pemerintah pusat memangkas TKD secara nasional hingga sekitar Rp200 triliun atau 29 persen dibanding tahun 2025. Kondisi ini disebut menjadi tantangan serius karena berpotensi memengaruhi kapasitas belanja daerah, peredaran uang, dan konsumsi masyarakat.
“Pada kondisi fiskal yang terbatas ini, kita harus tetap optimis dan kreatif. Pemerintah daerah akan melakukan berbagai inovasi dan langkah efisiensi agar pembangunan tetap berjalan sesuai target,” ujar Bupati Hamid yang diwakili Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i.
Tema pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2026 ditetapkan sebagai “Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema ini mencerminkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dengan dukungan inovasi sektor publik dan partisipasi masyarakat.
Dalam rancangan APBD yang disampaikan, Pendapatan Daerah Bondowoso tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,87 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300,22 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,49 triliun, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp48,14 miliar.
Adapun Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp1,88 triliun, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp1,47 triliun, Belanja Modal Rp113,77 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp4 miliar, dan Belanja Transfer Rp292,70 miliar. Untuk menutup defisit, pemerintah daerah mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp9,84 miliar sebagai penerimaan pembiayaan.
Wabup As’ad menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan yang produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus pastikan APBD bukan hanya alat fiskal, tetapi juga sarana memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tandasnya.
Langkah inovasi Pemkab Bondowoso dalam menghadapi tekanan fiskal ini juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas kemitraan dengan swasta, dan mendorong digitalisasi layanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga daya saing ekonomi lokal di tengah keterbatasan anggaran.
Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Bondowoso, Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran perangkat daerah, serta unsur masyarakat. Dalam penutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan tahun anggaran 2026.
“Dengan kerja keras, kebersamaan, dan doa seluruh masyarakat, insyaallah Bondowoso mampu terus melangkah maju,” pungkasnya. [awi/beq]
