Ringkasan Berita:
- BGN suspend 22 SPPG di Kabupaten Malang karena belum dilengkapi IPAL, sesuai surat resmi tanggal 25 Mei 2026.
- Suspend berdampak pada layanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dan insentif relawan.
- GAPEMBI mendorong perbaikan cepat, dengan target IPAL selesai paling lama satu minggu dan berharap koordinasi BGN lebih baik ke depan.
Malang (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberikan suspend atau penghentian operasional sementara terhadap 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang. Penutupan dapur sementara ini dikarenakan faktor belum dilengkapinya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan.
Hal ini tercantum dalam surat resmi BGN tertanggal 25 Mei 2026 dengan Nomor: 2741/D.TWS/05/2026, yang menyatakan Pemberhentian Operasional Sementara SPPG di Kabupaten Malang.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa IPAL di 22 SPPG belum tersedia atau belum memenuhi standar, sehingga BGN mempertimbangkan risiko yang dapat muncul terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan.
Menindaklanjuti sanksi ini, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG yang terkena suspend, khususnya dengan kategori non kejadian menonjol atau perbaikan mayor.
Pencabutan status suspend hanya dapat dilakukan setelah Kepala SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah ke Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, lalu diverifikasi dan dinyatakan selesai.
Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kabupaten Malang, Djoni Sudjatmoko, menegaskan bahwa suspend dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
“Jadi kan SOP-nya harus disuspend, ya kita ikuti suspendnya karena apa, ya kita perbaiki. Kan begitu saja. Terus-menerus begitu. Karena ada yang belum punya IPAL ya harus diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki, dikirim foto-fotonya, diaktifkan lagi. Seperti itu,” jelas Djoni, Jumat (5/6/2026).
Djoni menambahkan, IPAL termasuk perbaikan ringan dan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Namun, dampak dari suspend ini dirasakan oleh penerima manfaat dan relawan SPPG, karena layanan pemenuhan gizi terhenti dan insentif relawan tidak bisa diberikan.
“Yang kena IPAL itu rata-rata ya paling lama seminggu sudah beres. Paling lama. Hanya saja, dampaknya bagi penerima manfaat dan relawan SPPG. Kan kasihan itu,” ujarnya.
GAPEMBI aktif mendorong agar seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai SOP, termasuk memberikan mentoring bagi anggota yang terkena suspend agar segera memperbaiki fasilitas.
Djoni berharap, dengan pergantian Ketua BGN, koordinasi antara pihak BGN dan GAPEMBI bisa semakin baik untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi di seluruh daerah, mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai informasi, GAPEMBI adalah asosiasi mitra strategis BGN yang bertugas mengawasi operasional SPPG, memastikan layanan dapur berjalan tanpa kesalahan, dan menjaga standar gizi bagi penerima manfaat. Dari 22 SPPG yang ditutup sementara di Kabupaten Malang, tersebar di Kecamatan Kepanjen, Pakisaji, Bululawang, hingga Turen. [yog/suf]
