Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk bersilaturahmi dan berhalalbihalal dengan sejumlah anggota parlemen, Selasa (8/4/2025) siang.
Djoko meluncur ke Jalan Kalimantan 86 setelah berhalalbihalal dengan aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember di Jalan Sudarman. Di sana dia disambut Ketua DPRD Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Widarto, dan empat politisi Gerindra Edo Rahmanta Ersu Putra, Suhariyatik, Ahmad Syahri Assidiqi, dan Alfian Andri Wijaya.
“Konteksnya saya ke sini, karena saya yang merasa banyak berbuat salah. Kadang pemimpin marah, ngomong gak tepak (tidak tepat), membuat sakit hati,” kata Djoko.
Pernyataan itu dipuji Widarto. “Yang hebat adalah yang bisa merasa,” katanya.
Selain bercakap-cakap soal mudik lebaran, mereka sempat menyinggung tim nasional Indonesia UI7 yang berhasil lolos ke Piala Dunia, setelah mengalahkan Yaman 4-1, Senin (7/4/2025) malam.
Usai pertemuan tersebut, Djoko mengatakan kepada wartawan, kedatangannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan DPRD Jember.
“Ini bukan konteks kedinasan, tapi konteks sosial kemasyarakatan. Yang wajib datang adalah yang merasa salah. Saya sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan di daerah ini, saya merasa banyak salah. Saya mohon maaf,” katanya.
Selain bersilaturahmi, Djoko juga mendiskusikan empat hal. “Pertama, aspirasi pegiat perempuan yang datang ke saya terkait DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana),” katanya.
Revisi Peraturan Daerah soal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) melikuidasi DP3AKB dan menggabungkannya dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Peleburan ini yang kemudian ditolak para aktivis perempuan di Jember.
Djoko mengatakan belum ada diskusi intensif secara formal kedinasan di internal Pemkab Jember mengenai aspirasi aktivis perempuan. “Tapi secara personal, saya sudah mulai ngobrol sana-sini. Tentunya kita masih perlu momentum yang pas untuk berdiskusi secara resmi,” katanya.
Djoko juga menyampaikan perlunya perbaikan dan bedah ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2025-2029. Dia telah memerintahkan Badan Perencxanaan Pembangunan Daerah Jember untuk melakukannya.
“Tentunya hal lain yang saya sampaikan terkait inisiasi saya di sektor pertanian. Tiga hari lalu, saya sempat mendapat keluhan petani soal hama tikus, sehingga saya harus ikut gropyokan tikus,” kata Djoko.
Berdasarkan diskusi dengan petani, menurut Djoko, ada potensi lahan seluas kurang lebih 150 hektare untuk proyek percontohan corporate farming. “Hari ini kelompok tani sedang menginventarisasi pemilik lahan itu. Tentunya ke depan akan kami kumpulkan untuk dimotivasi,” katanya.
Jika bisa terkondisikan di lapangan dengan baik, Djoko siap memfasilitasi petani untuk menjalin nota kesepahaman dengan institusi seperti Badan Urusan Logistik, perbankan, dam PT Pupuk Indonesia.
Terakhir, Djoko menyinggung sektor pariwisata di Kecamatan Puger. “Saya melihat ada potensi yang baik dan besar, yang perlu kehadiran pemerintah. Prinsip yang ingin saya kembangkan adalah memfasilitasi dan mendorong apa yang sudah dilakukan masyarakat tanpa harus mengambil alih kreativitas masyarakat yang ada,” katanya.
Menurut Djoko, ada seratus orang tukang parkir di Pantai Cemara dengan pendapatan tiap orang Rp 200 ribu per hari. “Berarti Rp 20 juta. Itu dari sektor parkir saja. Belum lagi ada informasi wisatawan mancanegara, terutama dari China, sudah ada yang ke sana. Ini kan artinya sudah mulai dilihat,” katanya.
Djoko ingin potensi pariwisata di kawasan Jember selatan dikembangkan. Dia sudah meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember untuk memprioritaskan lokasi di sana untuk ditangani. “Lokasi itu perlu sentuhan profesional, sehingga diharapkan menjadi kegiatan masyarakat yang berujung kesejahteraan,” katanya.
Djoko yakin, keberlanjutan kegiatan masyarakat ini akan mendatangkan pendapatan asli daeraj (PAD. “PAD bagi saya bukan berarti (pemerintah) harus melakukan usaha. Saya lebih cocok PAD dari retribusi sehingga tidak mematikan usaha masyarakat,” katanya.
Djoko mengaku masih sebatas berdiskusi dan berbagi pandangan dengan para anggota DPRD Jember tersebut. “Kalau meminta dukungan regulasi biar kelembagaan resmi yang melakukan itu. Tapi paling tidak, di sini saya sebagai unsur pimpinan, apa salahnya ngobrol membangun chemistry dan pemahaman yang sama,” katanya.
Ahmad Halim mengatakan, aspirasi yang masuk akan dikaji DPRD Jember, termasuk aspirasi soal peleburan DP3AKB. “Perjalanan untuk Peraturan Daerah SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) masih panjang. Sampai saat ini masih proses harmonisasi dan fasilitasi gubernur,” katanya.
Sementara untuk naskah Rancangan Awal Peraturan Daerah RPJMD, Halim mengaku belum menerimanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember.
“Cuma tadi Pak Wabup cerita soal resume dan keinginan-keinginannya. Dalam proses pembahasan biasanya ada dinamika, masukan, dan usulan serta peran serta publik untuk memberi masukan,” kata Halim. [wir]
2 Komentar
Jangan cuman wisata daerah selatan yang di sebut.apa wisata yang lain di daerah Jember gak di fikirkan juga pak wabub.
Coba para ASN fungsional dan Struktural dari ketiga pihak yaitu Dp3akb, dinsos, dinkes, dihadirkan dan duduk bersama, fasilitasi pertemuan itu dengan menyampaikan peranan masing-masing dinas dalam pemenuhan hak Anak dan perempuan. Akan ketemu kiranya apakah perlu dilebur atau tetap berdiri sendiri. Kabupaten kota di seluruh Indonesia hampir 70-90% telah melakukan peleburan karena tupoksi dari beberapa dinas ada yang terkesan tumpang tindih