Surabaya (beritajatim.com) — Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan refleksi dan harapan agar arah kebijakan nasional tetap berpihak pada rakyat.
Mereka menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan memastikan setiap kebijakan negara dijalankan secara transparan dan berkeadilan.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Helvin Rosianda, mengatakan bahwa pihaknya melihat masih ada sejumlah kebijakan yang perlu dikaji ulang, terutama yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengelolaan lahan masyarakat. Ia mengingatkan agar pembangunan tetap menghormati hak-hak warga serta melibatkan partisipasi publik dalam setiap prosesnya.
“Kami berharap pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat dan dilakukan secara terbuka. Setiap langkah pembangunan seharusnya disertai dialog yang jujur dengan masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian,” ujar Helvin di Surabaya, Senin (20/10/2025).
Salah satu hal yang menjadi perhatian BEM Nusantara Jatim adalah rencana pembebasan 50 hektare lahan di Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, yang disebut akan dijadikan lokasi Markas Batalyon Teritorial Pembangunan. Menurut Helvin, persoalan ini perlu dikomunikasikan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan warga.
“Kami berharap rencana tersebut dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jangan sampai prosesnya menimbulkan dampak negatif bagi warga yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidupnya di sana,” jelas dia.
Helvin juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh kehidupan sipil. Ia menegaskan, semangat demokrasi yang tumbuh sejak reformasi harus tetap dijaga agar rakyat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Satu tahun pemerintahan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa demokrasi tetap hidup dan rakyat tidak merasa terpinggirkan dalam kebijakan negara,” ujarnya.
Dalam refleksi tersebut, BEM Nusantara Jatim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurut Helvin, partisipasi publik merupakan fondasi penting agar demokrasi di Indonesia tetap sehat dan dinamis.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, petani, buruh, dan kaum muda untuk terus terlibat dalam menjaga ruang demokrasi. Perubahan hanya bisa terjadi jika semua pihak mau berkontribusi dan bekerja sama,” tuturnya.
Helvin menegaskan bahwa BEM Nusantara Jatim akan terus berperan sebagai mitra kritis pemerintah, bukan untuk menentang, melainkan untuk memastikan agar arah kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Ia berharap dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin.
“Kami akan terus menyampaikan suara rakyat dengan cara yang konstruktif. Tujuannya bukan untuk menghalangi, tapi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi semua,” pungkasnya.[asg/ted]
