Malang (beritajatim.com)– Pemetaan kerawanan pemilihan pada Pilkada Kabupaten Malang 2024 mulai dilakukan oleh Bawaslu setempat.
Sosialisasi pemetaan kerawanan dalam Pilkada, sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi konflik diwilayah Kabupaten Malang.
Dalam sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Kabupaten Malang, Minggu (18/8/2024) siang di Hotel Grand Miami Kepanjen, Kabupaten Malang, turut mengundang Bupati Malang, Forkopimda, Media Massa, Partai Politik dan Mahasiswa.
“Kami mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kabupaten Malang yang tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu, tapi seluruh element masyarakat, dari media massa, parpol dan mahasiswa dalam pemetaan kerawanan. Sebagai daerah yang cukup besar, Kabupaten Malang punya tantangan tersendiri, terlebih ditengah politik yang dinamis saat ini,” ungkap Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Malang, Kasiyanto, Minggu (18/8/2024).
Menurut Kasiyanto mewakili Bupati Malang HM Sanusi menjelaskan, pelanggaran pemilu harus disikapi dengan serius. “Bawaslu, Pemda dan aparat keamanan, saya berharap melalui sosialisasi ini lebih memahami titik rawan dan menyusun upaya upaya pencegahan,” tegas Kasiyanto.
Kasiyanto juga bilang, melalui sosialisasi hari ini, seluruh peserta diharapkan turut serta memberi edukasi pada masyarakat tentang pemilu yang bersih dan berintegritas. Tanpa ada intervensi yang merusak.
“Mari jadikan sosialisasi ini sebagai momentum ikut menyukseskan pemilu yang aman 2024. Ikut menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Malang,” ucapnya.
Ditempat sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Moch Wahyudi menyampaikan, Bawaslu bertugas memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan.
“Pemetaan kerawanan ini bukan bermaksud menakuti, tapi kita petakan dan kita formulasikan dan bukan untuk menakut nakuti,” terang Wahyudi.
Wahyudi menambahkan, dirinya menyakini di Kabupaten Malang selama ini terkenal adem ayem selama proses Pemilu. Namun, dalam pemetaan kerawanan pemilihan ini, memerlukan perhatian kita semua dan harus disikapi.
“Masyarakat kita di kabupaten malang ini heterogen, budaya arek malang, budayanya lugas, gamblang dan apa adanya. Namun pemetaan kerawanan ini yang patut kita sikapi bersama. Bawaslu tidak menutup kritik atau saran apapun, kami selalu membuka ruang untuk masyarakat di lembaga kami. Semoga apa yang kami lakukan membawa makna bahwa demokrasi di Kabupaten Malang yang asyik asyik saja,” pungkas Wahyudi.
Melalui sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Kabupaten Malang, Bawaslu menemukan beberapa indikator kerawanan. Indikator tersebut antara lain surat suara yang kurang pada pemilu, perusakan APK, logistik pemilu yang kurang, adanya pemilih masuk DP4 tapi bukan penduduk asli, pemilih disabilitas yang tidak tercatat, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, adanya pemilih yang tidak ingin terdaftar sebagai pemilih. Serta adanya intimidasi terhadap pelapor pelanggaran pemilu.
Metode pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang mulai dari identifikasi masalah, melakukan tabulasi dan terakhir melakukan perumusan. Sementara indikator tertinggi yang pernah tercatat Bawaslu pada Pilpres dan Pileg beberapa waktu lalu, terkait netralitas ASN atau Aparatur Sipil Negara. [yog/aje]
