Bawaslu Kota Mojokerto Petakan 13 Kerawanan Pemilu 2024

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto memetakan 13 kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pemetaan tersebut berdasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan Pilkada 2018.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus Priminanda mengatakan, berdasarkan dimensi dan sub dimensi kerawanan Pilkada tahun 2024 terbagi beberapa. “Penyelenggaraan Pemilu, konteks sosial politik dan kontestasi,” ungkapnya, Minggu (18/8/2024).

Masih kata komisioner Bawaslu Kota Mojokerto ini, dalam dimensi Penyelenggaraan Pemilu dengan 10 kasus tersebut dengan tiga kerawanan. Yakni pelaksanaan pemungutan suara sebanyak tujuh kasus adjudikasi dan keberatan sebanyak satu kasus dan hak memilih sebanyak dua kasus.

“Dimensi konteks sosial politik ada dua kasus dengan sub dimensi keamanan satu kasus dan otoritas penyelenggaraan Pemilu dengan satu kasus. Dimensi kontestasi ada satu kasus dengan sub dimensi kampanye calon dengan satu kasus. Berdasarkan isu kerawanan Pilkada Serentak 2024 ada 13 kasus,” katanya.

Diantaranya, jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan, adanya surat suara kurang, adanya ketidakseuainan dengan C hasil, adanya pemilih DKP, salah masukkan surat partai dan caleg, adanya pemilih TMS belum digoreng, adanya TPS roboh karena hujan dan kotak suara rusak.

“Selain itu, proses pemungutan suara tidak sesuai peraturan, pemilih DPTb yang mendapatkan jenis surat suara yang tidak sesuai, kempanye di luar jadwal dan terdapat penyelenggaraan yang dibawa ke rumah sakit. Sehingga dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat dilakukan langkah antisipasi,” ujarnya.

Ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024. Diantaranya, memberikan himbauan di setiap tahapan kepada semua pihak, melakukan rapat koordinasi dengan stockholder terkait, memperluas sosialisasi kepada masyarakat selain dengan tatap muka, bisa dengan flyne, banner dan lainnya.

“Mempersiapkan langkah cepat sebagai mitigasi darurat untuk memaksimalkan langkah pencegahan. Penguatan kapasitas bagi jajaran pengawas Pemilu se-Kota Mojokerto melalui bimbingan teknis, supervisi dan monitoring secara intensif. Melakukan patroli pengawasan secara intensif pada setiap tahapan pemilihan,” jelasnya.

Mendirikan posko aduan masyarakat pada setiap kantor di jajaran pangawas dan optimalisasi rumah data Provinsi Jawa Timur untuk mengakomodir semua LHP dan produk pengawasan. [tin/aje]